Frankenstein45.Com – 03 Juni 2026 | Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat bahwa 21 persen penduduknya telah mengaktifkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital, menjadikannya tingkat adopsi tertinggi di provinsi Kalimantan Timur. Angka ini menunjukkan percepatan transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi di wilayah tersebut.
Data tersebut dihasilkan dari monitoring rutin Badan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (BPID) Kabupaten yang membandingkan jumlah KTP digital yang terdaftar dengan total penduduk tetap. Pada akhir tahun 2025, terdapat sekitar 45.000 KTP digital yang aktif dari total populasi sekitar 215.000 jiwa.
| Tahun | Persentase Pengguna KTP Digital |
|---|---|
| 2023 | 12% |
| 2024 | 17% |
| 2025 | 21% |
Berbagai faktor mendorong tercapainya angka tersebut, antara lain:
- Program Sosialisasi Terpadu: Tim desa melakukan kunjungan langsung untuk menjelaskan manfaat KTP digital, termasuk kemudahan akses layanan kesehatan dan administrasi.
- Penyediaan Fasilitas Pendaftaran: Pemerintah Kabupaten membuka pos layanan digital di kantor kecamatan dan balai desa, lengkap dengan perangkat biometrik.
- Insentif bagi Warga: Pengguna KTP digital mendapatkan potongan biaya administrasi pada beberapa layanan kependudukan.
- Kolaborasi dengan Platform Digital: Integrasi data KTP digital dengan aplikasi layanan publik daerah, sehingga warga dapat mengakses layanan secara online tanpa harus datang ke kantor.
Manfaat utama KTP digital meliputi percepatan verifikasi identitas, pengurangan waktu antre, serta peningkatan keamanan data pribadi. Selain itu, KTP digital memudahkan pemerintah dalam mengelola basis data penduduk secara real‑time, yang penting untuk perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 35 persen pada tahun 2027. Rencana aksi meliputi pelatihan aparat desa, peningkatan jaringan internet desa, serta kampanye media sosial yang menargetkan generasi muda.
Dengan terus mengoptimalkan strategi inovatif, Penajam Paser Utara berharap dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Kalimantan Timur dalam mewujudkan pemerintahan elektronik yang inklusif.
