Frankenstein45.Com – 25 Mei 2026 | Juliet Lamont, seorang aktivis perempuan asal Australia, dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual saat berada di wilayah konflik Gaza dalam rangka misi kelompok GSF (Global Solidarity Front). Menurut saksi mata dan laporan yang beredar, Lamont dan rekan-rekannya diculik oleh pasukan Israel pada akhir September 2023, lalu mengalami perlakuan tidak senonoh sebelum akhirnya dibebaskan kembali.
Insiden ini terjadi saat GSF mengunjungi kamp pengungsi di Gaza untuk menilai kondisi kemanusiaan dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia. Selama penahanan singkat, Lamont dikabarkan dipaksa berbaring pada posisi yang tidak pantas dan mengalami sentuhan yang bersifat seksual, yang kemudian menyebabkan trauma psikologis yang signifikan.
Setelah kembali ke Australia, Lamont secara terbuka mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial dan pernyataan resmi. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melukai pribadi, tetapi juga mencoreng citra militer Israel di mata internasional. “Saya tidak mengharapkan perlakuan seperti itu dari pasukan yang seharusnya menegakkan hukum humaniter,” tulis Lamont dalam sebuah posting.
Pemerintah Australia menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan menelusuri kasus ini secara mendalam. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia internasional menyerukan investigasi independen dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku.
Berikut rangkuman kronologis singkat peristiwa:
- September 2023: GSF mengirimkan delegasi ke Gaza, termasuk Juliet Lamont.
- 28 September 2023: Pasukan Israel melakukan penangkapan terhadap anggota GSF di wilayah selatan Gaza.
- 29 September 2023: Lamont mengalami pelecehan seksual selama penahanan.
- 30 September 2023: Lamont dan rekan-rekannya dibebaskan dan kembali ke Australia.
Kasus ini menambah daftar dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik yang telah lama menjadi sorotan dunia. Para pengamat menilai bahwa kejadian semacam ini dapat memperburuk ketegangan diplomatik antara Israel dan negara-negara Barat, khususnya Australia, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap operasi militer di zona konflik.
Organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah meminta otoritas Israel untuk membuka penyelidikan transparan dan memastikan bahwa pelaku tindakan tidak senonoh ini akan diadili sesuai hukum internasional.
