Frankenstein45.Com – 01 Juni 2026 | Berbagai asosiasi bisnis dan profesi di Indonesia, termasuk APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Karya Indonesia), menyatakan dukungan mereka terhadap upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Namun, mereka menekankan bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional (DSI) harus menjalankan proses tersebut dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Beberapa poin penting yang disorot oleh kedua organisasi tersebut antara lain:
- Penegakan regulasi yang konsisten: DSI diharapkan menerapkan peraturan ekspor SDA secara adil dan tanpa diskriminasi, sehingga pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan mereka dengan kepastian hukum.
- Peningkatan sistem monitoring: Diperlukan sistem digital yang dapat memantau aliran SDA dari hulu ke hilir, termasuk data kuota, nilai ekspor, dan destinasi akhir.
- Keterbukaan data publik: Informasi mengenai kebijakan, prosedur, serta hasil evaluasi harus dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan secara real time.
- Pelibatan stakeholder: Konsultasi intensif dengan asosiasi pengusaha, lembaga riset, dan masyarakat sipil diperlukan sebelum keputusan kebijakan diambil.
- Pengawasan independen: Pembentukan badan pengawas eksternal yang dapat menilai kinerja DSI secara periodik guna menjamin akuntabilitas.
APINDO menekankan bahwa reformasi tata kelola ekspor SDA akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sekaligus melindungi kepentingan nasional. GAPKI menambahkan bahwa transparansi dalam proses perizinan dan alokasi kuota akan mencegah praktik korupsi serta meminimalkan risiko penurunan cadangan sumber daya.
Dalam pernyataannya, kedua organisasi menuntut DSI untuk mengeluarkan laporan rutin yang memuat:
- Statistik ekspor SDA per komoditas dan wilayah.
- Analisis dampak ekonomi dan lingkungan dari kebijakan yang diterapkan.
- Rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan lapangan.
Harapan utama adalah terciptanya ekosistem ekspor yang berkelanjutan, di mana kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat seimbang. Jika DSI dapat memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas ini, dukungan luas dari dunia usaha diperkirakan akan semakin kuat, mempercepat realisasi target peningkatan nilai ekspor SDA yang telah ditetapkan pemerintah.
