Frankenstein45.Com – 07 Juni 2026 | Asosiasi Petani Sawit mengungkapkan keprihatinan serius setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Menurut asosiasi, ketentuan dalam PP tersebut bertentangan dengan pesan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Prabowo Subianto, dalam pidatonya baru-baru ini.
PP 24/2026 menekankan perlunya kontrol yang lebih ketat terhadap ekspor komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, dengan tujuan melindungi ketersediaan bahan baku domestik dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan volume ekspor sebagai upaya memperkuat devisa dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Asosiasi Petani Sawit:
- PP 24/2026 dapat menurunkan daya saing petani kecil yang bergantung pada pasar ekspor.
- Ketentuan tentang kuota ekspor dan izin khusus dianggap memberatkan proses produksi.
- Asosiasi menilai bahwa kebijakan tersebut tidak selaras dengan upaya pemerintah memperbesar ekspor yang diutarakan Prabowo.
Asosiasi menuntut klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah dan mengusulkan revisi kebijakan agar dapat mengakomodasi kepentingan petani sekaligus mendukung target ekspor nasional. Mereka juga mengajak stakeholder terkait, termasuk kementerian terkait, untuk melakukan dialog terbuka guna menemukan keseimbangan antara perlindungan sumber daya alam dan peningkatan ekspor.
Jika kebijakan ini tidak diubah, asosiasi memperkirakan akan terjadi penurunan pendapatan petani, potensi penurunan produksi sawit, serta meningkatnya tekanan sosial di daerah penghasil sawit. Sebaliknya, penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan realitas lapangan dapat membantu menjaga stabilitas pasar domestik sekaligus tetap mendukung target ekspor yang ambisius.
