Di Tengah Rencana Moratorium MBG, Mitra Dapur Minta Suara Lapangan Didengar
Di Tengah Rencana Moratorium MBG, Mitra Dapur Minta Suara Lapangan Didengar

Di Tengah Rencana Moratorium MBG, Mitra Dapur Minta Suara Lapangan Didengar

Frankenstein45.Com – 09 Juni 2026 | Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) menyerukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan para mitra pelaksana dalam setiap tahap perumusan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berada di ambang moratorium.

Rencana penundaan pelaksanaan MBG dikeluarkan oleh BGN sebagai respons terhadap temuan ketidaksesuaian anggaran dan tantangan logistik pada tahun anggaran 2024. Moratorium ini diperkirakan akan menunda distribusi makanan bergizi kepada ribuan anak-anak sekolah dan keluarga rentan selama minimal enam bulan.

“Kebijakan yang diambil tanpa melibatkan kami berisiko menimbulkan kesenjangan antara rencana pusat dan realitas di lapangan,” ujar Ketua HMD Gemas, Budi Santoso, dalam konferensi pers di Jakarta. “Kami meminta BGN membuka forum dialog terbuka, menyediakan data transparan, dan menyertakan rekomendasi kami dalam dokumen kebijakan.”

Berikut beberapa poin utama yang disampaikan HMD Gemas kepada BGN:

  • Pelibatan aktif mitra dapur dalam perencanaan menu, pemilihan bahan baku, dan penentuan standar mutu.
  • Penyediaan anggaran yang cukup dan mekanisme pencairan dana yang lebih cepat.
  • Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data lapangan.
  • Penjaminan kelangsungan pasokan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor.

BGN menanggapi bahwa mereka sedang menyiapkan tim kerja khusus yang akan mengadakan pertemuan regional dengan perwakilan HMD Gemas dan organisasi lain yang berkepentingan. Tim tersebut diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan tujuan utama MBG, yakni meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.

Sementara itu, para ahli gizi independen mengingatkan bahwa penundaan MBG dapat memperburuk angka stunting dan anemia di daerah yang sudah terdampak. Mereka menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Badan Pangan Nasional.

Jika moratorium dilaksanakan tanpa penyesuaian kebijakan yang melibatkan mitra lapangan, diperkirakan akan terjadi penurunan signifikan dalam cakupan program, penurunan kualitas makanan, serta meningkatnya beban administratif bagi mitra dapur.

HMD Gemas menutup seruan mereka dengan harapan bahwa BGN akan menanggapi secara konstruktif, sehingga kebijakan MBG dapat kembali berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.