Frankenstein45.Com – 25 Mei 2026 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan pentingnya proses restitusi bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan kasus pelecehan seksual dalam keluarga yang menimbulkan trauma mendalam bagi anak.
Restitusi yang dimaksud meliputi ganti rugi materiil, kompensasi psikologis, serta dukungan rehabilitasi. PPPA mengingatkan bahwa selain sanksi pidana, pelaku wajib memenuhi kewajiban restitusi sebagai bagian dari proses keadilan restoratif.
Berikut adalah tahapan yang harus ditempuh korban atau keluarga dalam mengajukan restitusi:
- Mengumpulkan bukti pendukung, seperti laporan polisi, hasil pemeriksaan medis, dan saksi.
- Mengajukan permohonan restitusi ke Pengadilan Negeri setempat atau ke Lembaga Perlindungan Anak.
- Jika diperlukan, melibatkan advokat atau lembaga bantuan hukum untuk memperkuat klaim.
- Pengadilan akan menilai besaran ganti rugi berdasarkan tingkat kerugian materiil dan non‑materiil.
- Setelah putusan, pelaku diwajibkan membayar sesuai jadwal yang ditetapkan.
Pemerintah juga menginstruksikan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mempercepat proses penyidikan serta memastikan tidak ada hambatan administratif dalam penetapan restitusi.
Selain itu, PPPA menekankan pentingnya program pencegahan, termasuk edukasi tentang hak anak, pelatihan bagi orang tua, dan kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap korban.
Kasus terbaru yang memicu sorotan publik melibatkan seorang ayah kandung yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya berusia 9 tahun. Setelah proses hukum berjalan, korban dan keluarganya menuntut restitusi sebagai bentuk keadilan material dan moral.
Dengan dorongan ini, diharapkan para pelaku tidak hanya menghadapi hukuman penjara, tetapi juga memberikan kompensasi yang dapat membantu proses penyembuhan korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
