Frankenstein45.Com – 08 Juni 2026 | Menurut laporan terbaru dari konsultan properti Knight Frank Indonesia, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) telah memberi kontribusi signifikan dalam menurunkan backlog perumahan di Indonesia. Backlog, yang merujuk pada selisih antara unit perumahan yang telah selesai dibangun dan yang masih menunggu penyerahan, sempat mencapai level tinggi pada akhir 2023.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan backlog antara lain:
- Pengurangan beban pajak bagi pembeli rumah pertama, yang meningkatkan daya beli.
- Stimulus pemerintah melalui PPN DTP yang membuat pengembang lebih bersedia menunda penjualan tanpa mengurangi nilai jual.
- Peningkatan kepercayaan konsumen setelah kebijakan tersebut diumumkan, sehingga permintaan rumah baru menguat.
Data internal Knight Frank menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2024, backlog perumahan turun sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak hanya mengurangi tekanan pada pengembang, tetapi juga mempercepat perputaran stok properti, membantu menstabilkan harga pasar.
Para pengamat properti menilai bahwa kebijakan PPN DTP dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor perumahan, terutama bagi rumah sederhana dan menengah yang menjadi target utama program pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa keberlanjutan penurunan backlog bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal serta kondisi makroekonomi yang mendukung.
Ke depan, diharapkan kebijakan serupa dapat diintegrasikan dalam paket stimulus lainnya, sehingga pasar perumahan tetap dinamis dan mampu menanggapi kebutuhan rumah tangga Indonesia secara lebih efektif.
