Frankenstein45.Com – 08 Juni 2026 | Kementerian Pertahanan Korea Utara (Korut) kembali mengeluarkan pernyataan kritis terhadap Amerika Serikat, menuduh Washington menimbulkan ketidakstabilan di Semenanjung Korea melalui program pengiriman senjata ke Korea Selatan serta dukungan militer terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari … dan menegaskan bahwa tindakan AS dapat memicu konflik lebih luas di wilayah Asia Timur.
- Pengiriman sistem pertahanan udara, rudal balistik, dan peralatan militer canggih lainnya ke Republik Korea (Korsel) dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan melawan ancaman Korea Utara.
- Penjualan senjata dan bantuan militer kepada Taiwan, yang dianggap sebagai provokasi terhadap kedaulatan China dan mengganggu stabilitas regional.
Korut menuduh bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya melanggar semangat perdamaian, tetapi juga melanggar resolusi PBB yang menuntut penarikan semua senjata nuklir dan konvensional dari Semenanjung Korea. Kementerian menambahkan bahwa jika Amerika Serikat tidak menghentikan kebijakan “intervensi militer” tersebut, Korea Utara berhak mengambil langkah balasan yang “tegas dan proporsional”.
Berikut ini rangkuman beberapa transaksi senjata AS ke Korea Selatan dan Taiwan dalam dua tahun terakhir:
| Negara Penerima | Jenis Senjata | Tahun | Nilai (USD) |
|---|---|---|---|
| Korea Selatan | F-35 Lightning II, sistem pertahanan THAAD, rudal Tomahawk | 2022 | 8,5 miliar |
| Korea Selatan | Patriot PAC-3, kapal selam tipe Los Angeles | 2023 | 5,2 miliar |
| Taiwan | F-16V, sistem pertahanan udara Patriot, drone surveilans | 2022 | 3,7 miliar |
| Taiwan | Rudal anti-kapal Harpoon, sistem radar AESA | 2023 | 2,1 miliar |
Reaksi internasional terhadap tuduhan Korut beragam. Beberapa negara mengingatkan pentingnya dialog dan diplomasi, sementara pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa penjualan senjata tersebut bersifat defensif dan mendukung stabilitas sekutu di kawasan.
Para pakar geopolitik mencatat bahwa ketegangan ini dapat memperburuk risiko konfrontasi militer, khususnya jika kedua pihak meningkatkan retorika militer tanpa adanya mekanisme komunikasi yang memadai. Mereka menyarankan agar semua pihak kembali ke jalur diplomasi, memperkuat kanal dialog bilateral, dan menghindari eskalasi yang dapat mengancam perdamaian regional.
