Frankenstein45.Com – 25 Mei 2026 | Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan bahwa pendidikan dan kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan berdaya saing tinggi.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada sebuah acara resmi, Otto menambahkan bahwa upaya meningkatkan literasi hukum harus dimulai sejak usia dini melalui kurikulum sekolah, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta program penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyoroti tiga prioritas utama:
- Pembenahan kurikulum pendidikan: Integrasi materi hukum ke dalam mata pelajaran kewarganegaraan dan ilmu sosial untuk menumbuhkan pemahaman hak dan kewajiban sejak sekolah dasar.
- Peningkatan kapasitas lembaga hukum: Penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan aparat kepolisian agar dapat menyampaikan informasi hukum secara jelas kepada publik.
- Program penyuluhan massa: Kolaborasi dengan media, LSM, dan tokoh agama untuk menyebarkan informasi tentang prosedur hukum, hak korban, serta cara melaporkan pelanggaran.
Otto juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hukum, termasuk penyediaan materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara luas.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya hukum yang kuat.
