Frankenstein45.Com – 09 Juni 2026 | Edison, yang menjabat sebagai Bupati Muara Enim sejak 2021, dikenal sebagai tokoh politik yang pernah mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia sebanyak dua kali. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dalam bidang pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Karier politik Edison dimulai dari dunia usaha di sektor pertambangan, kemudian beralih ke dunia pemerintahan setelah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada periode 2014‑2019. Pada pemilihan kepala daerah 2020, ia berhasil mengalahkan pesaing utama dan dilantik pada 27 Januari 2021.
Prestasi Satya Lencana pertama diterimanya pada tahun 2018 dari Presiden Joko Widodo, yang menyoroti program infrastruktur jalan desa di wilayahnya. Penghargaan kedua diberikan pada tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo lagi, sebagai apresiasi atas peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan di Muara Enim.
Pada Senin, 8 Juni 2024, Edison menjadi sasaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam operasi tersebut, tim KPK melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor Bupati, serta menahan Edison bersama sejumlah pejabat daerah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa.
Berikut ini rangkaian kronologis singkat terkait kasus OTT tersebut:
| Tanggal | Kegiatan |
|---|---|
| 8 Juni 2024 | Pelaksanaan OTT KPK, penangkapan Edison dan sejumlah pejabat |
| 9 Juni 2024 | Pemeriksaan awal oleh penyidik KPK, penyitaan dokumen kontrak |
| 10 Juni 2024 | Pernyataan resmi KPK tentang dugaan korupsi pengadaan barang |
Pihak KPK menyatakan bahwa kasus ini melibatkan indikasi suap, gratifikasi, serta manipulasi proses lelang proyek pembangunan infrastruktur. Seluruh barang bukti akan diproses sesuai prosedur hukum, sementara Edison kini berada dalam tahanan sementara menunggu proses peradilan.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat Muara Enim, mengingat reputasi Edison yang sempat bersinar lewat dua kali penghargaan Satya Lencana. Para aktivis anti‑korupsi menuntut transparansi penuh dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terulangnya praktik serupa di tingkat daerah.
