Frankenstein45.Com – 26 Mei 2026 | Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, melancarkan kampanye diplomatik intensif untuk memperluas basis dukungan terhadap Perjanjian Abraham, sebuah rangkaian kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab pada tahun 2020. Menurut laporan terbaru, delapan negara mayoritas Muslim dipaksa atau diberi tekanan signifikan untuk memberikan dukungan politik terhadap inisiatif tersebut.
Perjanjian Abraham awalnya ditandatangani antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain pada September 2020, kemudian diikuti oleh Sudan dan Maroko. Kesepakatan ini dipandang sebagai upaya menurunkan ketegangan di Timur Tengah serta membuka peluang kerjasama ekonomi dan keamanan.
Berikut adalah daftar delapan negara Muslim yang diminta Trump untuk mendukung Perjanjian Abraham:
- Uni Emirat Arab
- Bahrain
- Sudan
- Maroko
- Aljazair
- Yaman
- Qatar
- Oman
Empat negara pertama (UAE, Bahrain, Sudan, Maroko) telah menandatangani perjanjian secara resmi, sedangkan empat lainnya (Aljazair, Yaman, Qatar, Oman) masih berada dalam tahap pembicaraan atau mengalami penolakan terbuka. Pemerintah Trump menggunakan kombinasi insentif ekonomi, bantuan militer, dan tekanan politik untuk mendorong negara-negara tersebut mengekspresikan dukungan, bahkan bila tidak menandatangani perjanjian secara formal.
Beberapa taktik yang dilaporkan meliputi:
- Pemberian paket bantuan ekonomi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan investasi.
- Penawaran akses ke teknologi pertahanan dan keamanan Amerika Serikat.
- Ancaman penurunan bantuan atau sanksi bagi negara yang menolak.
- Penggunaan pengaruh melalui diplomat senior di Kedutaan Besar Washington.
Reaksi di kawasan beragam. Pemerintah Aljazair menolak keras segala bentuk tekanan, menegaskan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas utama. Yaman, yang tengah berada dalam konflik internal, menolak untuk terlibat dalam geopolitik luar negeri yang dianggap mengabaikan krisis kemanusiaannya. Qatar, meski memiliki hubungan ekonomi kuat dengan Amerika Serikat, tetap bersikap hati-hati dan menolak menandatangani perjanjian tanpa adanya jaminan keamanan bagi Palestina.
Di sisi lain, Oman, yang tradisinya mengedepankan netralitas, menyatakan kesediaan untuk mempertimbangkan dukungan jika hal itu tidak merusak posisi diplomatiknya di dunia Arab.
Para pengamat menilai bahwa tekanan Trump mencerminkan strategi “konsolidasi koalisi” untuk mengurangi pengaruh Iran serta memperkuat aliansi Amerika di Timur Tengah. Namun, kritik juga muncul dari kalangan internasional yang menilai pendekatan tersebut mengabaikan aspirasi rakyat Muslim dan menempatkan perdamaian Palestina di pinggiran agenda.
Keberhasilan atau kegagalan upaya ini dapat mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan selama bertahun‑tahun ke depan, terutama dalam konteks hubungan Israel‑Arab, persaingan antara kekuatan Barat dan regional, serta prospek penyelesaian konflik Israel‑Palestina.
