Frankenstein45.Com – 04 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihsanuddin, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam sebuah pertemuan dengan pejabat terkait, Yusril menyoroti pentingnya peningkatan transparansi, pengawasan internal, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Penerapan sistem e‑procurement pada semua pengadaan barang dan jasa di kantor imigrasi.
- Penguatan mekanisme pengaduan anonim bagi pegawai dan publik.
- Peningkatan pelatihan anti‑korupsi bagi seluruh aparatur imigrasi.
- Audit rutin oleh auditor internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan.
Selain itu, kementerian menyiapkan regulasi baru yang mempermudah penindakan terhadap pejabat yang terlibat dalam suap atau gratifikasi. Yusril juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih erat antara KPK, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal imigrasi untuk memastikan setiap indikasi penyimpangan dapat diusut secara cepat dan tegas.
Ia menambahkan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan juga pada pencegahan melalui reformasi prosedur operasional standar. Dengan demikian, proses layanan publik, seperti permohonan paspor, visa, atau izin tinggal, diharapkan menjadi lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi.
Pemerintah berharap, melalui langkah-langkah ini, citra lembaga imigrasi dapat pulih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara.
