Frankenstein45.Com – 23 Juni 2026 | JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 pada Senin, 22 Juni 2026. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pengelolaan perbatasan Indonesia tetap responsif terhadap dinamika keamanan, ekonomi, dan sosial di wilayah perbatasan.
Dalam rapat, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dr. Andi Saputra, menekankan bahwa pengelolaan perbatasan harus diperkuat melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan infrastruktur, serta sinergi lintas sektor. Ia menambahkan bahwa RKA 2027 akan menitikberatkan pada empat prioritas utama:
- Peningkatan fasilitas kontrol dan pemantauan di pos-pos perbatasan, termasuk pemasangan kamera pengawas, radar, dan sistem komunikasi berbasis satelit.
- Pengembangan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, peningkatan kesejahteraan, serta penambahan personel di daerah rawan.
- Kolaborasi dengan lembaga keamanan dan pemerintahan daerah untuk memperkuat penegakan hukum, pencegahan penyelundupan, dan penanganan konflik lintas batas.
- Penguatan program pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan, seperti pembangunan pasar lintas batas, pemberdayaan UMKM, dan inisiatif infrastruktur transportasi.
Berikut perkiraan alokasi anggaran BNPP untuk tahun 2027 berdasarkan prioritas tersebut:
| Prioritas | Alokasi Anggaran (Miliar Rupiah) |
|---|---|
| Fasilitas kontrol dan pemantauan | 1.200 |
| Pengembangan kapasitas personel | 800 |
| Kolaborasi lintas lembaga | 600 |
| Pembangunan ekonomi perbatasan | 1.000 |
| Cadangan & kontinjensi | 400 |
| Total | 4.000 |
Representatif kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan, turut hadir dalam forum. Mereka menyampaikan komitmen untuk menyediakan dukungan teknis dan logistik, serta menyiapkan regulasi yang mempermudah koordinasi antar‑instansi.
Selain itu, perwakilan pemerintah daerah di wilayah perbatasan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Mereka mengusulkan pembentukan forum rutin yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Forum berakhir dengan penetapan jadwal penyusunan dokumen RKA yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan pada kuartal pertama 2027. Diharapkan, dengan alokasi anggaran yang lebih kuat dan koordinasi yang terstruktur, pengelolaan perbatasan Indonesia dapat mengantisipasi tantangan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta memperkuat kedaulatan negara.
