Frankenstein45.Com – 03 April 2026 | Para akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu menyerukan perlunya kodifikasi regulasi pemilihan umum (Pemilu) sebagai upaya memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Usulan ini muncul setelah serangkaian dinamika politik dan tantangan integritas yang kerap mengemuka dalam proses pemilihan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Menurut para peneliti, kerangka regulasi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang‑undangan, keputusan, serta pedoman teknis seringkali menimbulkan tumpang tindih dan interpretasi yang berbeda‑beda.
Tujuan utama kodifikasi regulasi pemilu meliputi:
- Menyatukan norma‑norma etik, teknis, dan hukum yang mengatur seluruh tahapan pemilu dalam satu dokumen terpadu.
- Memperkuat peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas menegakkan standar integritas.
- Mengurangi ruang gerak praktik kecurangan atau penyimpangan dengan menyediakan pedoman yang jelas dan mudah diakses.
Para akademisi menekankan bahwa kodifikasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, penyelenggara, lembaga pengawas, serta masyarakat sipil. Proses partisipatif ini diharapkan menghasilkan regulasi yang responsif terhadap realitas lapangan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta dinamika politik.
Selain itu, kodifikasi diharapkan dapat memperkuat DKPP dengan memberikan dasar hukum yang solid untuk menindak pelanggaran etika dan integritas. Dengan mandat yang lebih jelas, DKPP dapat beroperasi lebih efektif dalam menegakkan sanksi serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggara pemilu.
Jika diterapkan, kodifikasi regulasi pemilu berpotensi menciptakan proses pemilihan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi serta mendorong partisipasi politik yang lebih luas.
Para akademisi UIN Datokarama Palu menutup usulannya dengan harapan agar pemerintah, DPR, serta lembaga terkait dapat segera menyusun draft kodifikasi dan memulai proses konsultasi publik dalam waktu dekat.
