Frankenstein45.Com – 03 April 2026 | Pegiat ekonomi kreatif Amsal Sitepu menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akses pendampingan hukum dan perlindungan dapat memperpanjang proses penyelesaian kasus hukum. Dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan pada acara diskusi kreatif, Sitepu menekankan bahwa banyak pelaku usaha kecil dan kreator konten tidak mengetahui hak‑hak mereka serta prosedur legal yang seharusnya diikuti.
Ia menambahkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait seharusnya memperluas jangkauan layanan pendampingan hukum, terutama bagi komunitas kreatif yang sering kali beroperasi di luar jalur formal. Sitepu juga mengingatkan pentingnya edukasi tentang perlindungan hak cipta, merek dagang, dan kontrak kerja sama.
Berikut beberapa langkah yang diusulkan Sitepu untuk mengurangi fenomena tersebut:
- Menyediakan pusat layanan konsultasi hukum gratis di wilayah dengan konsentrasi usaha kreatif tinggi.
- Mengintegrasikan modul edukasi hukum dalam pelatihan kewirausahaan kreatif.
- Mengembangkan platform digital yang memuat panduan praktis tentang prosedur hukum dan hak‑hak pelaku usaha.
- Memberdayakan jaringan advokat pro‑bono yang bersedia mendampingi kasus kecil secara berkelanjutan.
Para pakar hukum menanggapi bahwa upaya edukasi dan pendampingan memang krusial. Mereka menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi industri kreatif, dan lembaga non‑profit untuk menciptakan ekosistem hukum yang inklusif.
Kasus-kasus hukum yang berlarut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan akses pendampingan, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat, adil, dan efisien.
