Frankenstein45.Com – 10 April 2026 | Analis hukum dan politik senior, Boni Hargens, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG. Menurutnya, penyalahgunaan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem subsidi.
Hargens mengingatkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah indikasi kuat tentang adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam distribusi subsidi BBM dan LPG. Beberapa pihak diduga memanipulasi data, menyuplai bahan bakar ke daerah yang tidak berhak, atau menjual bahan bakar subsidi dengan harga pasar.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelidikan hingga proses persidangan, dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berikut poin-poin yang harus diprioritaskan oleh Polri:
- Mengidentifikasi jaringan pelaku penyalahgunaan melalui intelijen dan kerja sama lintas lembaga.
- Melakukan penahanan terhadap tersangka utama dan menyita aset yang terkait.
- Menyiapkan bukti kuat untuk mendukung proses hukum di pengadilan.
- Mengawasi kembali mekanisme distribusi subsidi agar tidak terjadi celah serupa di masa mendatang.
- Mengkomunikasikan hasil tindakan kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Hargens menyoroti pentingnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memberikan pengawasan teknis. Ia berharap adanya sinergi antara kepolisian, lembaga pengawas, dan otoritas terkait untuk menciptakan ekosistem yang lebih bersih.
Jika Polri dapat menindak tegas kasus penyalahgunaan subsidi ini, diharapkan tidak hanya mengurangi kerugian negara, tetapi juga memberi efek jera bagi pelaku potensial di masa depan. Kebijakan subsidi yang adil dan tepat sasaran akan lebih mudah dijalankan ketika masyarakat yakin bahwa penyalahgunaan tidak akan dibiarkan.
