Frankenstein45.Com – 26 Mei 2026 | Pengguna angkutan kota (angkot) ber-AC di Depok akan menyaksikan perubahan signifikan pada hari Sabtu, 2 Mei 2026, ketika layanan tersebut secara resmi dihentikan. Keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi operasional, kebijakan lingkungan, dan upaya modernisasi transportasi publik yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Depok bersama Dinas Perhubungan.
Latar Belakang Penghentian Operasi Angkot AC
Sejak diluncurkan pada awal dekade 2020, armada angkot ber-AC di Depok menjadi pilihan utama bagi warga yang mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan harian. Namun, seiring bertambahnya jumlah armada, muncul permasalahan terkait emisi gas buang, konsumsi bahan bakar yang tinggi, dan kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama. Pemerintah kota menilai bahwa keberlanjutan layanan harus sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi transportasi massal.
Faktor Lingkungan dan Kebijakan Pemerintah
Data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Depok menunjukkan bahwa kendaraan ber-AC menyumbang sekitar 12 % total emisi karbon di daerah metropolitan. Kebijakan hijau yang diadopsi pada tahun 2025 menargetkan penurunan emisi sebesar 30 % dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penghentian angkot AC menjadi bagian dari paket kebijakan yang meliputi peningkatan layanan transportasi umum berbasis listrik, seperti bus listrik dan layanan ojek berbasis listrik.
Pengaruh terhadap Penumpang dan Penyesuaian Mobilitas
Berita penutupan layanan menimbulkan pertanyaan di kalangan penumpang yang terbiasa mengandalkan kenyamanan AC, terutama selama musim kemarau yang panas. Dinas Perhubungan Depok mengantisipasi hal ini dengan meluncurkan program subsidi tarif bagi penumpang yang beralih ke bus listrik yang akan beroperasi pada rute-rute yang sama. Selain itu, layanan SIM Keliling yang telah tersedia sejak 26 Mei 2026 di dua titik strategis kota, memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus mengunjungi kantor Satpas, sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan tambahan.
Alternatif Layanan Transportasi Publik
Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan angkot AC, Pemerintah Kota Depok menggandeng beberapa operator transportasi untuk menambah frekuensi bus listrik pada jalur-jalur utama. Jadwal bus listrik akan disesuaikan dengan jam sibuk, memastikan penumpang tidak mengalami keterlambatan. Selain itu, layanan Samsat Keliling yang beroperasi di Depok pada 26 Mei 2026 memberikan contoh inovasi layanan publik yang mudah diakses, memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempermudah warga dalam urusan administratif, sehingga mereka dapat lebih fokus pada mobilitas harian.
Reaksi Warga dan Pengemudi Angkot
Berbagai reaksi muncul dari kalangan pengemudi angkot yang khawatir kehilangan mata pencaharian. Pemerintah kota menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pengemudi, meliputi sertifikasi mengemudi kendaraan listrik serta peluang kerja di sektor transportasi berbasis teknologi. Sebagian warga menyambut baik kebijakan ini, menyebutkan bahwa udara yang lebih bersih dan kebisingan yang berkurang akan meningkatkan kualitas hidup di kawasan pemukiman.
Langkah Selanjutnya dan Jadwal Implementasi
- 2 Mei 2026: Penghentian resmi layanan angkot ber-AC.
- 3 Mei 2026 – 30 Juni 2026: Penambahan armada bus listrik pada rute-rute strategis.
- 1 Juli 2026: Peluncuran program subsidi tarif dan pelatihan ulang bagi pengemudi angkot.
- Setiap hari Senin – Jumat: Operasional layanan SIM Keliling di dua titik kota.
- Setiap Selasa: Layanan Samsat Keliling tersedia di lokasi tertentu di Depok.
Dengan rangkaian kebijakan ini, diharapkan transisi dari angkot ber-AC ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dapat berjalan mulus, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Depok.
Secara keseluruhan, penghentian operasi angkot AC pada 2 Mei 2026 menandai langkah strategis dalam mewujudkan kota yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih terintegrasi. Pemerintah kota berkomitmen untuk terus memantau dampak kebijakan ini dan menyesuaikan program transportasi publik demi memenuhi kebutuhan mobilitas warga Depok secara berkelanjutan.
