Frankenstein45.Com – 02 April 2026 | Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa pemerintah harus memberikan kejelasan teknis terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut pernyataan terbaru, ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha, terutama di sektor transportasi dan logistik.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Apindo:
- Penetapan batas kuota BBM subsidi harus disertai prosedur distribusi yang transparan.
- Penggunaan sistem digital untuk monitoring alokasi bahan bakar guna menghindari praktik korupsi.
- Penyesuaian harga jual eceran di SPBU harus selaras dengan biaya operasional pelaku usaha.
- Kebijakan harus memperhitungkan dampak inflasi dan daya beli masyarakat.
Apindo menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan, agar mekanisme pembatasan dapat dijalankan secara konsisten. Organisasi tersebut juga mengusulkan pelatihan bagi pihak terkait agar memahami sistem baru dan mengurangi potensi gangguan pasokan.
Jika pemerintah mampu menyajikan panduan teknis yang jelas, diharapkan pembatasan BBM subsidi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara tanpa mengorbankan stabilitas pasar energi.
