Frankenstein45.Com – 06 Mei 2026 | Pada Selasa 5 Mei 2024, Pemerintah Amerika Serikat kembali menyerukan kepada sekutu‑sekutunya, termasuk Jepang dan Korea Selatan, untuk mengambil langkah konkret dalam membuka kembali Selat Hormuz yang sempat ditutup karena ketegangan regional.
Selat Hormuz merupakan jalur sempit di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, melaluinya diperkirakan lebih dari 20% pasokan minyak dunia melintas setiap harinya.
| Produk | Volume Harian |
|---|---|
| Minyak mentah | ≈21 juta barel |
| Produk minyak | ≈1,5 juta barel |
Penutupan atau pembatasan lalulintas di selat tersebut dapat menimbulkan guncangan harga energi global.
Dalam pernyataan resmi, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa penutupan selat menyalahi hukum internasional dan mengancam stabilitas pasar energi. Pemerintah AS menuntut agar semua pihak menghormati kebebasan navigasi dan segera mengembalikan operasi pelayaran normal.
Jepang dan Korea Selatan, sebagai konsumen energi terbesar di Asia, menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan berkoordinasi dengan Washington. Kedua negara menegaskan bahwa mereka siap memberikan dukungan logistik serta meningkatkan kehadiran maritim di kawasan untuk menjamin keamanan pelayaran.
Selain Jepang dan Korea Selatan, sekutu lain yang diminta untuk berperan aktif antara lain:
- Australia
- Britania Raya
- Uni Emirat Arab
Pemerintah AS mengusulkan pembentukan koalisi maritim yang dapat melakukan patroli bersama, serta membuka jalur diplomatik dengan Iran untuk menurunkan ketegangan.
Analis keamanan laut menilai bahwa langkah AS ini merupakan upaya preventif guna menghindari eskalasi lebih lanjut. Jika sekutu berhasil menegakkan kebebasan navigasi, potensi gangguan suplai minyak dapat diminimalisir, meskipun keberhasilan tergantung pada respons Iran dan dinamika politik regional.
Sementara itu, pasar minyak dunia menunjukkan volatilitas ringan, dengan harga Brent naik beberapa sen setelah pernyataan tersebut. Pengamat ekonomi memperkirakan bahwa pemulihan penuh lalu lintas di Selat Hormuz akan membutuhkan negosiasi berkelanjutan dan kepatuhan semua pihak terhadap norma maritim internasional.
