Frankenstein45.Com – 24 Juni 2026 | JAKARTA, 26 Juni 2023 – Asosiasi Produsen Pangan (APP) menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan pemerintah yang menunda program “Masa Berlangsung Gizi” (MBG) selama libur sekolah. Menurut asosiasi, keputusan tersebut dapat menggangu stabilitas rantai pasok pangan serta mengancam mata pencaharian petani dan pedagang kecil.
Program MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah melalui penyediaan makanan bergizi di kantin dan program subsidi pangan. Selama masa libur, sebagian besar sekolah tutup, sehingga distribusi makanan bergizi melalui jaringan sekolah terhenti.
Namun, APP menilai bahwa penghentian total program MBG pada periode libur sekolah tidak mempertimbangkan peran penting sekolah sebagai titik distribusi bahan pangan bagi komunitas sekitar. Banyak petani dan produsen kecil yang bergantung pada kontrak pasokan ke kantin sekolah. Tanpa permintaan yang berkelanjutan, stok hasil pertanian berpotensi menumpuk, menurunkan harga, bahkan menyebabkan kerugian bagi petani.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh Asosiasi:
- Gangguan pada rantai pasok: Penundaan MBG memutus alur distribusi dari produsen ke konsumen akhir, meningkatkan risiko kelebihan stok di tingkat petani.
- Dampak ekonomi pada usaha rakyat: Pedagang kecil yang menjual bahan pangan ke sekolah kehilangan pendapatan selama libur, memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga.
- Potensi krisis pangan: Jika pasokan berlebih tidak disalurkan ke pasar lain, harga pangan dapat melambung setelah libur sekolah, menambah beban konsumen.
Sebagai respons, APP menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif berikut:
- Menjalankan program MBG secara fleksibel selama libur, misalnya dengan melibatkan lembaga sosial atau komunitas lokal untuk menyalurkan makanan bergizi.
- Mengintegrasikan distribusi MBG ke pasar tradisional atau pusat distribusi daerah, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada sekolah.
- Memberikan kompensasi atau insentif kepada petani dan pedagang kecil yang terdampak oleh penangguhan program.
Selain itu, asosiasi mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, serta perwakilan produsen pangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika musim liburan.
Pejabat pemerintah menanggapi bahwa kebijakan penundaan MBG bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran selama periode non-aktif sekolah. Namun, mereka menyatakan keterbukaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut setelah mendengar masukan dari para pemangku kepentingan.
Dengan situasi ini, APP menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pasokan pangan, terutama bagi komunitas pedesaan yang sangat bergantung pada program MBG. Asosiasi berharap agar pemerintah dapat menemukan solusi yang seimbang antara efisiensi anggaran dan keamanan pangan nasional.
