Frankenstein45.Com – 11 April 2026 | Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang eksepsi terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan satelit dengan slot orbit 123 derajat bujur timur. Sidang ini menjadi sorotan setelah Oditur Militer menuduh adanya pembayaran yang tidak sah dalam proses pengadaan.
Penolakan Mantan Kepala Kabaranahan
Leonardi, Laksamana Muda TNI (Purn) yang pernah menjabat sebagai Kepala Kabaranahan Kementerian Pertahanan, secara tegas menolak semua tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, Leonardi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti pembayaran yang sah terkait proyek satelit tersebut.
- Leonardi menyebut bahwa dokumen keuangan yang diajukan Oditur belum memenuhi standar audit militer.
- Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan masih berada dalam tahap perencanaan dan belum memasuki fase kontrak.
- Menurutnya, adanya spekulasi pembayaran dapat merusak reputasi institusi pertahanan.
Selain itu, Leonardi menyoroti bahwa proyek satelit Orbit 123 masih dalam evaluasi teknis dan finansial. Belum ada keputusan akhir mengenai vendor atau nilai kontrak yang akan disepakati.
Reaksi Oditur Militer
Pihak Oditur tetap berpegang pada temuan awal yang menyebutkan adanya indikasi alokasi dana yang tidak transparan. Namun, mereka mengakui bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Sidang eksepsi ini menjadi tahap penting untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan atau harus dibatalkan karena kurangnya bukti yang kuat.
Jika tuduhan terbukti, potensi dampaknya tidak hanya pada reputasi individu yang terlibat, melainkan juga pada kredibilitas proses pengadaan pertahanan di Indonesia. Sebaliknya, penolakan Leonardi yang didukung bukti kuat dapat menegaskan kembali integritas prosedur militer.
