Frankenstein45.Com – 17 Juni 2026 | Banyuwangi resmi dinobatkan sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik di tingkat nasional untuk tahun 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penilaian tersebut diambil dari Laporan Penilaian Performa Daerah (LPPD) dengan skor tertinggi 3,8202, mengungguli seluruh kabupaten lain di Indonesia.
Skor tertinggi ini mencerminkan pencapaian yang konsisten pada empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian LPPD, yaitu tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- Tata Kelola Pemerintahan: Implementasi sistem e‑governance dan transparansi anggaran meningkatkan efisiensi birokrasi.
- Pelayanan Publik: Waktu respon layanan administrasi berkurang drastis, serta peningkatan kepuasan masyarakat tercatat di atas 85%.
- Pembangunan Ekonomi: Program destinasional wisata berbasis budaya dan ekowisata mengangkat pendapatan daerah hingga 12% lebih tinggi dari rata‑rata nasional.
- Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan hutan dan laut yang berkelanjutan memperoleh penghargaan internasional.
Berikut perbandingan singkat skor Banyuwangi dengan rata‑rata nasional pada masing‑masing indikator:
| Indikator | Skor Banyuwangi | Rata‑rata Nasional |
|---|---|---|
| Tata Kelola | 3,90 | 3,30 |
| Pelayanan Publik | 3,85 | 3,25 |
| Pembangunan Ekonomi | 3,80 | 3,20 |
| Pengelolaan Sumber Daya | 3,78 | 3,15 |
Kepala Bupati Banyuwangi, Dr. H. Yusuf Mahfudz, menanggapi prestasi tersebut sebagai bukti nyata komitmen daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan terus memperkuat program unggulan, memperluas jaringan digital, serta menyalurkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemerintah pusat juga menyambut baik pencapaian ini, menyatakan bahwa contoh Banyuwangi dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan. Diharapkan pencapaian ini akan memacu adopsi kebijakan serupa di tingkat provinsi dan nasional, serta mempercepat percepatan pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
