BGN Luncurkan Layanan Video Conference untuk Koordinasi dan Edukasi Program MBG
BGN Luncurkan Layanan Video Conference untuk Koordinasi dan Edukasi Program MBG

BGN Luncurkan Layanan Video Conference untuk Koordinasi dan Edukasi Program MBG

Frankenstein45.Com – 25 April 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan peluncuran layanan video conference yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi serta edukasi dalam pelaksanaan Program Masyarakat Berdaya Gizi (MBG). Layanan ini diharapkan menjadi sarana utama bagi petugas lapangan, pejabat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam berbagi informasi, pelatihan, dan pemantauan program secara real time.

Pengadaan layanan video conference ini menelan biaya sekitar Rp5,7 miliar untuk periode kontrak dua tahun, mencakup penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, serta dukungan teknis. Anggaran tersebut dibagi menjadi beberapa komponen utama seperti berikut:

Komponen Anggaran (Rp)
Perangkat keras (kamera, mikrofon, speaker) 1,200,000,000
Perangkat lunak dan lisensi 2,000,000,000
Infrastruktur jaringan 1,000,000,000
Dukungan teknis dan pelatihan 1,500,000,000

Dengan fasilitas ini, BGN menargetkan peningkatan efektivitas koordinasi antar daerah, mempercepat penyebaran materi edukasi gizi, serta meminimalisir kebutuhan perjalanan fisik yang selama ini menjadi kendala utama. Selain itu, layanan video conference juga memungkinkan pelaksanaan sesi pelatihan daring bagi tenaga kesehatan dan kader gizi di wilayah terpencil.

Implementasi layanan akan dimulai pada kuartal pertama 2024, dimulai dari pilot project di lima provinsi dengan tingkat prevalensi gizi buruk tertinggi. Selama fase awal, BGN akan mengadakan serangkaian workshop daring untuk menguji platform, mengumpulkan umpan balik, dan menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan pengguna.

  • Mempercepat pertukaran data dan laporan program.
  • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan daring.
  • Mengurangi biaya operasional perjalanan dinas.
  • Menjamin keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah.

Jika berhasil, layanan video conference ini dapat menjadi model bagi program pemerintah lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah secara efisien dan transparan.