Frankenstein45.Com – 22 Mei 2026 | Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, kembali menjadi sorotan dunia setelah hampir tidak ada kapal yang melintasinya pada pekan terakhir. Kebijakan blokade yang diterapkan Iran bersama dukungan Amerika Serikat menimbulkan penurunan drastis pada volume perdagangan maritim, memicu kekhawatiran tentang stabilitas pasokan energi global.
Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) Iran mengumumkan pada 20 Mei 2026 pembentukan zona maritim terkontrol yang mencakup seluruh lebar selat, dari Kuh‑e Mubarak di Iran hingga selatan Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) di sisi timur, serta dari ujung Pulau Qeshm hingga Umm al‑Quwain di sisi barat. Setiap kapal yang ingin menembus zona tersebut wajib mengajukan koordinasi dan memperoleh izin resmi dari otoritas Iran sebelum melanjutkan pelayaran.
Zona baru ini tidak hanya memperluas kendali Iran ke perairan UEA, melainkan juga menambahkan mekanisme pemungutan tarif bagi semua kapal komersial. Formulir izin yang disebarluaskan PGSA menuntut detail lengkap tentang kepemilikan, asuransi, awak, dan rute yang direncanakan. Kegagalan mematuhi peraturan ini dapat berujung pada serangan militer, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan resmi otoritas militer Iran.
Reaksi UEA dan Komunitas Internasional
Penasihat Presiden UEA, Anwar Gargash, menanggapi langkah Iran dengan kecaman tajam, menyebut klaim Iran atas kontrol perairan UEA sebagai “angan‑angan belaka”. Pemerintah Abu Dhabi menegaskan bahwa kedaulatan maritimnya tidak dapat diabaikan, dan menyerukan tindakan bersama untuk menjamin kebebasan navigasi di selat tersebut.
Selain itu, Iran mengklaim telah bekerja sama dengan Oman serta organisasi internasional untuk menciptakan mekanisme keamanan yang berkelanjutan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menekankan bahwa upaya koordinasi ini bertujuan mencegah ancaman terhadap kepentingan nasional serta memastikan jalur aman bagi kapal yang melintas.
Dampak Blokade pada Lalu Lintas Kapal
Data awal menunjukkan penurunan signifikan pada jumlah kapal kargo yang berhasil melewati selat. Sebuah laporan internal industri pelayaran mencatat bahwa pada minggu pertama setelah penerapan zona kontrol, hanya sekitar 5% dari volume normal yang tercapai. Sebagai perbandingan, pada bulan Maret 2026, lebih dari 250 kapal per hari melintasi selat, sedangkan kini angka tersebut turun menjadi kurang dari 15 kapal per hari.
Insiden paling menonjol terjadi pada 11 Maret 2026, ketika kapal kargo berbendera Thailand, Mayuree Naree, terbakar setelah terkena rudal Iran. Insiden tersebut menambah ketegangan dan meningkatkan kewaspadaan operator pelayaran internasional.
Peran Amerika Serikat
Sejak serangan balasan Iran terhadap Israel dan sekutu AS pada akhir Februari 2026, Washington memperpanjang blokade terhadap kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu, namun tetap menegaskan larangan navigasi bagi kapal yang terlibat dalam perdagangan dengan Iran melalui Selat Hormuz.
Langkah ini menambah beban pada pelayaran global, karena perusahaan pelayaran harus memilih antara menuruti persyaratan Iran yang mengharuskan pembayaran tarif dan izin, atau mengikuti sanksi AS yang melarang akses ke pelabuhan Iran. Pilihan ganda ini memperparah kebuntuan logistik di kawasan.
Upaya Diplomasi dan Prospek Kedepan
Usaha mediasi yang dipimpin Pakistan pada awal April 2026 berhasil menegosiasikan gencatan senjata sementara, namun pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Selanjutnya, Iran menegaskan kesiapan untuk menyusun protokol pelayaran aman bersama negara‑negara pesisir, termasuk Oman, namun belum ada tanda konkret bahwa UEA akan menerima kerjasama tersebut.
Para analis menilai bahwa jika blokade terus berlanjut, dampak pada pasar minyak dunia dapat menyebabkan volatilitas harga yang signifikan, mengingat sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap harinya. Di sisi lain, tekanan internasional yang semakin kuat dapat memaksa Tehran untuk melonggarkan kebijakan kontrol, setidaknya dalam bentuk perjanjian transit yang lebih fleksibel.
Dengan hampir tidak ada kapal yang melintasi selat, kawasan Teluk Persia kini berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini menuntut dialog intensif antara pihak‑pihak terkait untuk mengembalikan kelancaran perdagangan maritim dan mencegah eskalasi militer yang lebih luas.
