Frankenstein45.Com – 11 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Nasional (BPJN) menegaskan bahwa program pemulihan permanen akses jalan alternatif Padang‑Bukittinggi via Malalak akan tetap dilaksanakan dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jalan Malalak, yang terletak di wilayah Sumatra Barat, menjadi jalur penting bagi mobilitas penduduk serta distribusi barang antara dua kota utama, Padang dan Bukittinggi. Setelah mengalami kerusakan signifikan akibat cuaca ekstrem dan tanah longsor pada tahun lalu, pemerintah melakukan pemulihan darurat yang bersifat sementara. Kini, fokus beralih ke pembangunan permanen yang lebih tahan lama.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh BPJN:
- Anggaran APBN tahun anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp 150 miliar untuk seluruh tahapan pemulihan, mulai dari survei geoteknik hingga pemasangan paving akhir.
- Pekerjaan akan dikerjakan secara bertahap, dengan prioritas pada perbaikan struktur penyangga tanah dan perbaikan drainase.
- Target penyelesaian fase pertama, yaitu penguatan lereng dan pembangunan jembatan penyeberangan, dijadwalkan selesai pada kuartal ketiga 2026.
- Seluruh proses akan diawasi oleh tim gabungan BPJN, Dinas Pekerjaan Umum Sumatra Barat, serta konsultan independen untuk memastikan standar kualitas dan keselamatan.
Rincian alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:
| Komponen | Anggaran (Rp Miliar) |
|---|---|
| Survei dan perencanaan | 20 |
| Pengerjaan struktural (penyangga, jembatan) | 80 |
| Paving dan permukaan jalan | 30 |
| Pengawasan dan manajemen | 20 |
Pernyataan resmi dari Kepala BPJN, Budi Santoso, menegaskan pentingnya kelanjutan proyek ini untuk meningkatkan konektivitas regional serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menambahkan bahwa penggunaan dana APBN menjamin keberlanjutan proyek tanpa harus mengandalkan sumber pembiayaan eksternal.
Dengan selesainya pemulihan permanen jalan Malalak, diharapkan waktu tempuh antara Padang dan Bukittinggi dapat berkurang secara signifikan, mengurangi biaya transportasi, serta membuka peluang investasi baru di sepanjang koridor tersebut.
