Frankenstein45.Com – 11 Juni 2026 | Rekaman video yang beredar akhir-akhir ini memperlihatkan aksi kekerasan yang melibatkan pasukan militer Israel (IDF) di wilayah Hebron, Tepi Barat. Dalam video tersebut, seorang bayi berusia sekitar tujuh bulan tampak menjadi korban pembunuhan secara brutal.
Video dimulai dengan tampilan jalanan sempit di Hebron, di mana sekelompok tentara terlihat bergerak dengan peralatan militer lengkap. Tanpa peringatan, seorang tentara mengarahkan senjata api ke arah bayi yang berada di pangkuan seorang wanita Palestina. Tembakan tersebut mengakibatkan bayi tersebut tewas seketika, sementara saksi di sekitar terlihat berteriak dan berusaha melindungi korban.
Berbagai saksi mata yang berada di lokasi mengonfirmasi bahwa insiden ini terjadi pada waktu yang belum ditentukan secara pasti. Mereka melaporkan bahwa tindakan tersebut tidak dipicu oleh serangan apa pun, melainkan merupakan aksi yang disengaja.
- Korban: Bayi perempuan usia 7 bulan.
- Lokasi: Hebron, Tepi Barat.
- Pihak yang terlibat: Pasukan militer Israel (IDF).
- Metode: Penembakan langsung dengan senjata api.
- Reaksi internasional: Kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia dan masyarakat internasional.
Organisasi hak asasi manusia setempat menilai video tersebut sebagai bukti kuat pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kejahatan perang. Mereka menuntut penyelidikan independen serta pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap melanggar konvensi internasional.
Pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Sementara itu, pihak berwenang Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan menuntut intervensi internasional.
Video tersebut telah menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan dan protes di berbagai kota. Banyak netizen mengunggah komentar yang menuntut keadilan bagi korban dan menentang penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, terutama anak-anak.
Kasus ini menambah daftar panjang insiden kekerasan yang terjadi di wilayah konflik Israel-Palestina, dan menyoroti perlunya upaya diplomatik yang lebih intensif untuk melindungi penduduk sipil.
