Frankenstein45.Com – 08 April 2026 | Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyoroti penurunan signifikan dana desa yang kini menyusut hingga Rp 300 juta. Penurunan tersebut terjadi dalam kerangka kebijakan pembiayaan cicilan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang sepenuhnya ditanggung oleh keuangan negara.
Kopdes Merah Putih merupakan skema yang dirancang untuk memperkuat peran koperasi desa dalam menggerakkan ekonomi lokal. Program ini memberikan pinjaman modal kepada koperasi desa dengan skema cicilan yang dibayar oleh pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Namun, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa realitas di lapangan berbeda. Dana alokasi untuk Kopdes telah mengalami penyusutan drastis, sehingga sebagian besar warga desa menjadi korban utama dari kebijakan ini. Menurutnya, penyusutan dana tersebut tidak hanya menghambat pelaksanaan proyek, melainkan juga menimbulkan beban sosial yang signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan tersebut.
Faktor-faktor penyusutan dana
- Pengelolaan anggaran yang kurang optimal: Beberapa daerah dilaporkan belum mampu menyalurkan dana tepat waktu karena prosedur administrasi yang rumit.
- Penurunan alokasi dari pusat: Pemerintah pusat menurunkan plafon alokasi dana desa dalam beberapa anggaran tahunan, berdampak pada skala proyek Kopdes.
- Penggunaan dana yang tidak terarah: Ada indikasi penggunaan dana untuk keperluan di luar tujuan utama Kopdes, sehingga mengurangi efektifitas program.
Dampak bagi masyarakat desa
Berikut beberapa konsekuensi yang dirasakan oleh warga:
| Aspek | Dampak |
|---|---|
| Pekerjaan | Berkurangnya lapangan kerja baru yang seharusnya diciptakan oleh koperasi. |
| Pendapatan | Penurunan pendapatan rumah tangga yang mengandalkan produk koperasi. |
| Infrastruktur | Proyek pembangunan fasilitas desa tertunda atau dibatalkan. |
Dengan dana yang berkurang, banyak koperasi desa terpaksa menunda atau menghentikan kegiatan operasional, yang pada gilirannya memperparah kondisi ekonomi di tingkat desa.
Tanggapan DPR dan rekomendasi
Deddy Sitorus menuntut adanya audit menyeluruh atas penggunaan dana Kopdes serta peninjauan kembali mekanisme pembiayaan. Ia menekankan perlunya:
- Transparansi penuh dalam alokasi dan pencairan dana.
- Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.
- Revisi kebijakan agar beban cicilan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, melainkan melibatkan kontribusi koperasi dan masyarakat.
Ia berharap agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mengoptimalkan dana desa, sehingga tujuan utama peningkatan kesejahteraan warga dapat tercapai kembali.
Jika langkah-langkah perbaikan tidak segera diimplementasikan, risiko penyusutan dana desa akan terus berlanjut, memperparah ketimpangan pembangunan antar wilayah.
