Frankenstein45.Com – 09 April 2026 | Pada era ketidakpastian ekonomi dunia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali tekad pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebijakan fiskal yang hati-hati. Dalam sebuah pernyataan resmi, pemerintah menargetkan agar rasio utang negara tetap di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3 persen.
Komitmen ini diambil sebagai respons terhadap gejolak pasar global, termasuk fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga internasional, dan tekanan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Dengan menahan pertumbuhan utang, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan investor dan menurunkan beban biaya servis utang di masa mendatang.
Berikut adalah target fiskal yang diusung pemerintah beserta data realisasi tahun-tahun sebelumnya:
| Tahun | Rasio Utang terhadap PDB (%) | Defisit APBN (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 37,5 | 2,9 |
| 2023 | 38,2 | 3,1 |
| Target 2024-2025 | <40 | <3 |
Strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:
- Pengendalian belanja publik dengan memperketat prioritas pembangunan.
- Peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem.
- Peningkatan efisiensi pengelolaan aset negara serta penjualan atau lelang aset non-strategis.
- Peningkatan kualitas investasi publik yang dapat menghasilkan multiplier effect tinggi.
Para ekonom menilai kebijakan ini realistis mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas rata-rata regional. Namun, mereka juga memperingatkan perlunya keseimbangan antara disiplin fiskal dan dukungan stimulus bagi sektor produktif, terutama di tengah tekanan inflasi global.
Jika target tercapai, Indonesia diperkirakan akan memperkuat posisi kreditur internasional, menurunkan biaya pinjaman, dan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa untuk program-program sosial serta infrastruktur strategis.
