Frankenstein45.Com – 08 April 2026 | Didi Mahardhika Sukarno, pakar politik dan pendiri lembaga think tank, menyoroti bahwa tantangan utama Indonesia saat ini tidak hanya terletak pada masalah ekonomi atau persaingan geopolitik, melainkan pada cara demokrasi dipraktikkan oleh sebagian elemen masyarakat. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi mekanisme koreksi, bukan alat untuk melemahkan atau meruntuhkan legitimasi negara.
Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang bagi perbedaan pendapat, kritik konstruktif, serta mekanisme institusional yang dapat menyeimbangkan kekuasaan. Namun, ketika kritik berubah menjadi serangan personal atau agenda politik sempit, fungsi utama demokrasi menjadi terdistorsi.
Didi mengidentifikasi tiga pola penyalahgunaan demokrasi yang kini mulai terlihat di arena publik:
- Politik identitas berlebihan: Mengedepankan kelompok tertentu sebagai prioritas utama, mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas.
- Diskursus populis yang menolak institusi: Mengkritik lembaga negara tanpa menawarkan solusi alternatif, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.
- Manipulasi media sosial: Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi yang memperparah polarisasi dan mengaburkan fakta.
Ia menekankan bahwa peran warga negara harus lebih bersifat konstruktif, yaitu dengan memberikan masukan berbasis data, mendukung dialog terbuka, dan menghormati proses hukum. Dengan demikian, demokrasi dapat berfungsi sebagai sarana perbaikan kebijakan, bukan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan.
Selain itu, Didi mengingatkan bahwa legitimasi negara tidak hanya berasal dari hasil pemilu, melainkan juga dari kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara efektif, adil, dan transparan. Jika kebijakan publik tidak memenuhi harapan rakyat, maka wajar jika kritik muncul. Namun, kritik tersebut harus diarahkan pada perbaikan kebijakan, bukan pada upaya menggulingkan struktur negara.
Dalam konteks global, Indonesia berada pada posisi strategis yang menuntut kestabilan politik internal. Ketegangan geopolitik di Asia Tenggara menambah beban bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, demokrasi yang terkelola dengan baik menjadi kunci untuk mengatasi tekanan eksternal sekaligus memperkuat kepercayaan internasional.
Didi menutup dengan mengajak semua pihak, baik pemerintah, partai politik, aktivis, maupun masyarakat umum, untuk kembali pada semangat demokrasi yang inklusif. Ia mengajak agar setiap perbedaan dipandang sebagai peluang untuk belajar, memperbaiki, dan memperkuat fondasi negara, alih-alih menjadi sumber perpecahan yang merusak legitimasi dan kedaulatan bangsa.
