Frankenstein45.Com – 13 April 2026 | Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dijadwalkan membahas kemungkinan penggunaan kekuatan militer di Selat Hormuz mengalami penundaan mendadak pada hari Senin, menambah ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah. Keputusan menunda pemungutan suara muncul bersamaan dengan rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz, sebuah langkah yang diprediksi dapat mengganggu aliran minyak global sebesar 20 persen.
Latar Belakang Penundaan di DK PBB
Penundaan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB setelah terjadi perbedaan tajam di antara anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya antara Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis yang mendukung resolusi tegas, serta Rusia dan China yang menolak intervensi militer tanpa persetujuan yang jelas. Delegasi Rusia menekankan pentingnya dialog diplomatik dan mengingatkan akan konsekuensi ekonomi yang luas bila aliran minyak terganggu.
Rencana Blokade AS: Tujuan dan Dampak
Menurut laporan Kompas, administrasi Presiden Donald Trump memandang blokade sebagai respons atas kegagalan negosiasi damai dengan Tehran. Analis pertahanan Justin Crump menjelaskan bahwa langkah ini dimaksudkan menekan Tehran secara ekonomi dengan menghentikan ekspor minyak harian sekitar 1,7‑1,8 juta barel. Blokade dijadwalkan mulai pukul 10.00 waktu AS Timur (sekitar 21.00 WIB), menutup akses kapal ke pelabuhan Iran, termasuk jalur di Teluk Persia dan Teluk Oman.
Jika blokade dijalankan, pasokan minyak Iran ke pasar dunia, terutama ke negara‑negara Asia seperti China dan India, akan terhambat. Data pelayaran menunjukkan Iran telah menumpuk jutaan barel minyak di kapal tanker yang mengapung, sebuah upaya mengantisipasi gangguan lebih lanjut.
Implikasi Ekonomi Global
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis; sekitar satu‑dua puluh perdagangan minyak dan gas dunia melintasinya setiap hari. Penutupan atau pembatasan lalu lintas kapal dapat memicu lonjakan harga energi, meningkatkan biaya transportasi, serta menimbulkan tekanan inflasi di negara‑negara importir utama.
- Harga minyak mentah: Diperkirakan naik 5‑7 persen dalam beberapa hari pertama setelah blokade.
- Pasar saham energi: Saham perusahaan energi internasional mengalami volatilitas tinggi.
- Negara‑negara pengekspor minyak: Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab dapat melihat peningkatan permintaan sebagai alternatif pasokan.
Reaksi Iran dan Negara Lain
Iran menolak keras rencana blokade, menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan berpotensi menimbulkan konflik bersenjata. Tehran memperingatkan akan mengambil langkah balasan, termasuk kemungkinan meluncurkan serangan terhadap kapal-kapal yang melanggar zona larangan.
Sementara itu, negara‑negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, secara terbuka mendukung kebijakan AS, menganggapnya sebagai upaya menahan pengaruh Iran. Namun, Qatar dan Oman menyerukan penurunan ketegangan dan menekankan pentingnya jalur pelayaran yang aman bagi perdagangan global.
Prospek Diplomatik
Penundaan voting di DK PBB memberi ruang bagi upaya diplomatik tambahan. Sekretaris Jenderal PBB mengundang perwakilan Iran, AS, dan sekutu regional untuk mengadakan pertemuan darurat pada akhir pekan ini, dengan harapan menemukan solusi yang menghindari penggunaan kekuatan militer.
Meski demikian, analis menilai peluang keberhasilan masih kecil karena kepercayaan yang telah terkikis antara kedua belah pihak. Justin Crump menyebut “harapan kecil” masih ada, namun menekankan bahwa dialog harus dilengkapi dengan langkah konkret, seperti mekanisme verifikasi kepatuhan dan jaminan keamanan bagi kapal komersial.
Jika tidak ada kesepakatan, kemungkinan konflik berskala lebih luas tidak dapat diabaikan. Kegagalan menemukan solusi damai dapat memicu eskalasi militer, yang pada gilirannya akan menambah tekanan pada pasar energi dan memperburuk kondisi ekonomi global yang masih pulih dari pandemi.
Dalam konteks ini, penundaan voting di DK PBB dapat menjadi sinyal bahwa komunitas internasional masih mencari jalan tengah antara menegakkan keamanan jalur pelayaran dan menghindari konflik terbuka yang dapat merugikan semua pihak.
Kesimpulannya, kombinasi antara rencana blokade AS, penundaan keputusan di DK PBB, dan ketegangan politik antara Washington dan Tehran menciptakan situasi yang sangat rapuh. Dunia menanti langkah selanjutnya, baik itu tindakan militer maupun upaya diplomatik, yang akan menentukan arah stabilitas energi dan keamanan internasional dalam beberapa minggu mendatang.
