Frankenstein45.Com – 12 April 2026 | Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerukan pemerintah untuk segera meninjau kembali kebijakan tunjangan serta memperkuat fasilitas operasional bagi petugas Imigrasi yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Penekanan ini muncul setelah sejumlah laporan mengungkap tantangan berat yang dihadapi aparat dalam mengamankan perbatasan negara.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Peningkatan tunjangan hidup yang sesuai dengan risiko kerja di zona perbatasan.
- Penyediaan sarana transportasi, komunikasi, dan peralatan keamanan modern.
- Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pos pemeriksaan, fasilitas kesehatan, dan akomodasi yang layak.
- Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani penyelundupan dan pelanggaran imigrasi.
Komisi XIII menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kedaulatan negara sangat bergantung pada kemampuan dan kesejahteraan petugas di garis depan. Oleh karena itu, DPR meminta koordinasi intensif dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pendapatan dan Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang memadai.
Jika permintaan ini tidak segera dipenuhi, potensi peningkatan kasus penyelundupan, migrasi ilegal, dan ancaman keamanan lainnya dapat menggerus stabilitas wilayah perbatasan. Pemerintah diharapkan memberikan respons konkret dalam rapat kerja mendatang.
