Frankenstein45.Com – 07 April 2026 | Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan perlunya percepatan pembangunan jalur penyeberangan roll-on roll-off (Ro‑Ro) antara Dumai, Riau, dan Melaka, Malaysia. Menurut mereka, proyek ini bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan strategi konkret untuk memperkuat hubungan ekonomi serta menarik lebih banyak wisatawan dari negara‑negara anggota ASEAN.
Dalam rapat komisi pada pekan lalu, sejumlah DPR mengajukan rekomendasi kepada kementerian terkait agar proses perizinan, pengadaan lahan, serta pembangunan terminal penyeberangan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mereka menyoroti bahwa keberhasilan jalur Ro‑Ro ini akan membuka akses langsung bagi kapal penumpang dan barang, mengurangi waktu tempuh antar‑pulau, serta menurunkan biaya logistik.
- Potensi peningkatan kunjungan wisatawan ASEAN mencapai 15‑20% dalam dua tahun pertama.
- Peningkatan arus barang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur dan agribisnis di wilayah Riau dan sekitarnya.
- Investasi baru diperkirakan akan mengalir sebesar US$200 juta melalui proyek‑proyek pendukung seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri.
Beberapa anggota komisi menambahkan bahwa jalur Ro‑Ro Dumai‑Melaka akan melengkapi jaringan transportasi lintas selat yang sudah ada, seperti pelabuhan Batam‑Singapura dan Batam‑Johor. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai hub logistik di kawasan Asia Tenggara.
Pemerintah pusat telah menanggapi seruan tersebut dengan menyatakan komitmen untuk mempercepat proses studi kelayakan serta penyusunan dokumen lingkungan. Namun, tantangan seperti koordinasi bilateral, penyelesaian sengketa lahan, dan penyediaan dana masih menjadi fokus utama.
Jika jadwal percepatan dapat dipenuhi, jalur Ro‑Ro diproyeksikan akan mulai beroperasi pada akhir 2025. Keberhasilan proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume perdagangan bilateral, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan pajak.
