DPR Kumpulkan DEN hingga ESDM Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi
DPR Kumpulkan DEN hingga ESDM Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi

DPR Kumpulkan DEN hingga ESDM Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi

Frankenstein45.Com – 29 Juni 2026 | Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama jajaran pimpinan DPR menggelar pertemuan khusus dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Acara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026 ini bertujuan meninjau langkah‑langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi tantangan mitigasi yang muncul di sektor energi.

Pertemuan dimulai dengan paparan singkat dari DEN mengenai proyeksi pertumbuhan PDB tahun 2026‑2028, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 5,2 % pada 2026, dengan harapan mencapai 5,7 % pada 2028. DEN menekankan pentingnya peningkatan investasi pada infrastruktur digital, transportasi, serta energi terbarukan sebagai pendorong utama.

Selanjutnya, Kementerian ESDM menyampaikan rencana aksi mitigasi yang mencakup:

  • Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin untuk menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
  • Peningkatan efisiensi energi di sektor industri melalui program audit energi nasional.
  • Penerapan kebijakan harga energi yang stabil untuk menahan inflasi.

DPR menanggapi dengan menekankan perlunya sinergi antar lembaga guna memastikan kebijakan fiskal dan moneter selaras dengan target pertumbuhan. Sufmi Dasco menambahkan bahwa dukungan legislatif harus diarahkan pada penyederhanaan regulasi investasi, khususnya bagi investor asing yang tertarik pada proyek energi bersih.

Dalam sesi tanya‑jawab, anggota DPR mengusulkan beberapa langkah konkret:

  1. Pembentukan tim kerja lintas sektor antara DPR, DEN, dan ESDM untuk memantau pelaksanaan kebijakan.
  2. Peningkatan alokasi anggaran pada riset dan pengembangan energi terbarukan.
  3. Penguatan mekanisme mitigasi risiko pada proyek infrastruktur besar.

Hasil pertemuan diharapkan dapat dituangkan dalam rekomendasi resmi DPR yang akan dibahas dalam rapat komisi terkait, serta menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah selanjutnya dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.