Frankenstein45.Com – 23 April 2026 | Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan pentingnya perhatian khusus pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan di Sulawesi Utara (Sulut). Dalam pernyataannya, ia menyoroti tantangan geografis yang membuat distribusi layanan publik menjadi lebih kompleks, serta isu-isu perbatasan yang memerlukan penanganan cepat.
Dewi Asmara mengingatkan bahwa kepulauan Sulut terdiri dari puluhan pulau kecil yang sering kali terisolasi karena kurangnya sarana transportasi dan infrastruktur dasar. Kondisi ini memperparah kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan utama dan daerah pulau.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Dewi Asmara sebagai tuntutan mendesak:
- Penambahan insentif fiskal bagi investor yang ingin mengembangkan proyek infrastruktur di kepulauan.
- Pembangunan pelabuhan mikro dan terminal penumpang yang dapat memperlancar mobilitas penduduk.
- Perbaikan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk memastikan akses layanan publik yang merata.
- Penguatan aparat keamanan di wilayah perbatasan guna mencegah penyelundupan dan konflik lintas batas.
- Pengalokasian dana khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pembangunan wilayah kepulauan.
Komisi XIII DPR RI juga menekankan perlunya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dianggap krusial agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sektoral, melainkan terintegrasi.
Reaksi dari pemerintah pusat masih dalam tahap peninjauan. Namun, Dewi Asmara berharap agar agenda ini masuk dalam prioritas rapat kabinet mendatang, mengingat dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan Sulut.
Jika perhatian dan dukungan yang diminta dapat terwujud, diharapkan wilayah kepulauan Sulut akan mengalami percepatan pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas keamanan di daerah perbatasan.
