Frankenstein45.Com – 01 Mei 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menerima kunjungan perwakilan dari aliansi Gerakan Buruh Bersama, yang merupakan gabungan sejumlah serikat pekerja dan massa aksi unjuk rasa. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPR pada hari Senin, 29 April 2024, bertujuan menyalurkan berbagai aspirasi buruh agar dapat dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.
Poin Utama Aspirasi
- Peningkatan upah minimum yang lebih adil dan disesuaikan dengan inflasi serta biaya hidup.
- Perlindungan lebih kuat bagi pekerja kontrak dan pekerja harian lepas (PHL) termasuk kepastian kerja.
- Revisi Undang‑Undang Ketenagakerjaan agar lebih menekankan hak‑hak dasar pekerja, khususnya terkait jam kerja, cuti, dan jaminan sosial.
- Peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja di sektor industri dan konstruksi.
- Pembentukan mekanisme dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi XI DPR, Bapak Rudi Darmawan, menegaskan komitmen DPR untuk meninjau setiap poin aspirasi secara mendetail. Ia menambahkan bahwa proses legislasi akan melibatkan kajian teknis, konsultasi publik, serta koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Perwakilan aliansi buruh, Ibu Siti Nurhaliza, menyampaikan harapan bahwa aspirasi mereka tidak hanya menjadi catatan, melainkan akan diwujudkan dalam kebijakan yang konkret. Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dialog agar tidak terjadi kembali aksi‑aksi massa yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
DPR berencana menyusun rekomendasi awal dalam dua minggu ke depan, yang kemudian akan dibawa ke rapat pleno untuk dibahas lebih lanjut. Jika disetujui, perubahan kebijakan terkait ketenagakerjaan diperkirakan dapat diajukan dalam rangkaian RUU pada akhir tahun 2024.
