Frankenstein45.Com – 04 April 2026 | Majelis DPRD Jawa Barat mengeluarkan pernyataan kritis terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Jawa (LKPJ) Gubernur 2025. Anggota dewan menyoroti dua isu utama yang dianggap mengancam kestabilan fiskal daerah, yaitu praktik tunda bayar dan penumpukan anggaran yang tidak terkelola dengan baik.
Selain itu, penumpukan anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran menandakan kurangnya efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Penumpukan tersebut, bila tidak dioptimalkan, dapat menurunkan efektivitas penggunaan dana publik dan menimbulkan beban fiskal di tahun berikutnya.
Berikut poin-poin utama kritik DPRD Jabar:
- Penundaan pembayaran kepada vendor dan kontraktor yang mengakibatkan penumpukan utang jangka pendek.
- Anggaran yang tidak terpakai menumpuk di akhir tahun, menunjukkan perencanaan yang kurang realistis.
- Dampak negatif pada stabilitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah provinsi dalam melaksanakan program prioritas.
- Permintaan agar gubernur dan tim keuangan segera menyusun strategi penyesuaian anggaran serta mempercepat proses pembayaran.
DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengharapkan laporan LKPJ berikutnya mencerminkan perbaikan nyata dalam hal disiplin anggaran dan pembayaran. Mereka juga meminta adanya mekanisme monitoring yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
