Frankenstein45.Com – 09 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur baru‑baru ini menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera merumuskan solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis kekeringan yang berulang tiap tahun. Tekanan ini muncul setelah data menunjukkan penurunan curah hujan dan menurunnya cadangan air di beberapa wilayah, yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta produksi pertanian.
Dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh fraksi, pimpinan DPRD menekankan pentingnya langkah konkret yang melibatkan:
- Pengembangan infrastruktur penampungan air, seperti waduk baru dan revitalisasi waduk lama.
- Peningkatan jaringan irigasi yang efisien melalui teknologi pengairan tetes dan sprinkler.
- Reboisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk meningkatkan infiltrasi air tanah.
- Penerapan kebijakan konservasi air di sektor rumah tangga, industri, dan pertanian.
- Penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi musim kering.
Untuk memberikan gambaran dampak kekeringan, berikut rangkuman data utama tahun terakhir:
| Indikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Curah hujan rata‑rata (mm) | 1.120 | 985 |
| Kapasitas waduk (juta m³) | 4.800 | 3.600 |
| Luas lahan pertanian terserang kekeringan (ha) | 150.000 | 210.000 |
| Jumlah warga terdampak kekurangan air bersih (juta orang) | 3,2 | 4,5 |
Anggota DPRD menekankan bahwa tanpa intervensi yang terintegrasi, krisis air dapat bereskalasi menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi untuk menyusun rencana aksi dalam tiga fase: penanganan darurat, mitigasi jangka menengah, serta pembangunan berkelanjutan.
Jika solusi permanen tidak segera diimplementasikan, risiko terjadinya konflik penggunaan air antar sektor serta peningkatan migrasi penduduk dari daerah rawan kering ke kota besar akan semakin tinggi. DPRD berharap pemprov dapat menyampaikan rencana kerja konkret dalam waktu 30 hari ke depan, sekaligus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan akademisi dalam proses perencanaan.
