Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi, menuntut agar Menteri Pertahanan dan Panglima TNI memberikan respon tegas terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam operasi tambang emas ilegal di Provinsi Sumatera Barat. Penyidikan awal mengindikasikan bahwa sejumlah petugas keamanan daerah diduga memberikan perlindungan atau bahkan turut serta dalam penambangan yang tidak berizin.
Kasus ini muncul setelah laporan masyarakat setempat mengungkap adanya aktivitas penambangan yang berlangsung tanpa izin resmi, menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam hak atas tanah warga. Pemerintah daerah telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa lokasi, namun aparat keamanan yang seharusnya menegakkan hukum justru dilaporkan berada di sisi pelaku.
Mulyadi menegaskan bahwa aparat yang terlibat harus segera diproses sesuai prosedur hukum, serta meminta agar struktur kepemimpinan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dibersihkan dari elemen-elemen yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.
- Menindak tegas oknum aparat yang terlibat.
- Meninjau kembali kebijakan pengawasan tambang di Sumbar.
- Mengoptimalkan koordinasi antara kepolisian, TNI, dan dinas pertambangan.
- Memberikan perlindungan hukum bagi warga yang melaporkan kegiatan ilegal.
Jika tuntutan DPR ini dipenuhi, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan, serta menurunkan praktik penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan ekonomi lokal.
