Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Sejumlah ekonom terkemuka menyerukan agar PT DSI memperlihatkan tingkat transparansi yang tinggi dalam operasionalnya. Permintaan ini muncul seiring kekhawatiran akan potensi praktik monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah serta mengurangi persaingan sehat di pasar.
PT DSI, yang dibentuk untuk mengintegrasikan data bea cukai, pajak, perbankan, pelabuhan, serta kontrak ekspor, diharapkan menjadi alat strategis bagi pemerintah dalam memperkuat audit transfer pricing. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga, DSI dapat melakukan pemeriksaan berbasis risiko, mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, dan menutup celah yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.
Ekonom menilai bahwa tanpa adanya keterbukaan data, PT DSI dapat menjadi instrumen yang memusatkan kontrol informasi pada satu entitas, berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif terhadap perusahaan tertentu. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya mekanisme pelaporan reguler, akses publik terbatas yang terkontrol, serta audit independen terhadap proses pengolahan data.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Penerbitan laporan berkala mengenai sumber data, metodologi analisis, dan hasil temuan audit.
- Pembentukan dewan independen yang terdiri dari akademisi, praktisi pajak, dan perwakilan industri untuk mengawasi kinerja PT DSI.
- Penggunaan standar internasional dalam pengelolaan data untuk memastikan kompatibilitas dan keamanan informasi.
Dengan menegakkan transparansi, diharapkan PT DSI dapat berfungsi sebagai pilar pengawasan fiskal tanpa menimbulkan risiko monopoli. Pemerintah pun dapat memperkuat kebijakan pajak yang adil, sekaligus melindungi iklim investasi yang kompetitif.
