Frankenstein45.Com – 13 April 2026 | Ekonom Muhammadiyah, Surya Vandiantara, menilai bahwa narasi pemakzulan Presiden Prabowo Subianto tidak tepat bila dibandingkan dengan dinamika politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Ia menegaskan bahwa konteks sejarah, faktor ekonomi, serta mekanisme konstitusional yang berlaku saat itu sangat berbeda dengan situasi kini.
Pada 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang memicu kerusuhan sosial, jatuhnya rezim otoriter, dan perubahan konstitusi secara mendadak. Pemakzulan pada masa itu tidak menjadi opsi utama karena lembaga‑lembaga negara sedang berada dalam proses perombakan struktural.
Sementara itu, dalam konteks pemilihan 2024, kritik terhadap kepemimpinan Prabowo lebih bersifat politik partai dan media, bukan didorong oleh krisis ekonomi yang meluas. Vandiantara menyoroti bahwa penggunaan istilah “pemakzulan” dapat menimbulkan polarisasi dan mengalihkan fokus dari penyelesaian masalah kebijakan.
Berikut beberapa perbedaan mendasar yang diungkapkan oleh ekonom Muhammadiyah:
- Motif utama: 1998 dipicu krisis ekonomi dan tekanan massa; 2024 dipicu persaingan politik dan persepsi kinerja.
- Institusi: Pada 1998 lembaga‑lembaga negara masih lemah dan mengalami reformasi; saat ini lembaga konstitusional seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi berfungsi secara formal.
- Proses hukum: Tidak ada prosedur pemakzulan yang jelas pada 1998; kini terdapat mekanisme pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan terkait.
- Dampak ekonomi: Krisis 1998 menyebabkan hiperinflasi dan penurunan nilai tukar; narasi pemakzulan saat ini belum terbukti menimbulkan gejolak ekonomi yang serupa.
Vandiantara menekankan pentingnya dialog konstruktif dan penggunaan mekanisme konstitusional yang ada, alih‑alih mengangkat narasi yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada agenda reformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan stabilitas politik yang berkelanjutan.
