Frankenstein45.Com – 18 Mei 2026 | Jakarta – Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Wamenaker) Noel Ebenezer kembali berada di panggung pengadilan setelah sidang tuntutan yang menyinggung dua dugaan pelanggaran hukum, yaitu pemerasan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta penerimaan gratifikasi senilai miliaran rupiah.
Sidang yang digelar pada tanggal 18 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertemukan Jaksa Penuntut Umum dengan tim pembela Noel Ebenezer. Pokok perkara yang diangkat meliputi:
- Pemerasan K3: Diduga Noel memanfaatkan posisinya untuk memaksa perusahaan kontraktor menyesuaikan standar K3 dengan cara yang menguntungkan pihak tertentu, dengan imbalan uang.
- Penerimaan gratifikasi: Pengadilan menelusuri aliran dana sebesar Rp 3,3 miliar yang diduga diberikan oleh beberapa perusahaan sebagai imbalan atas keputusan kebijakan K3.
Berikut rangkaian kronologi kasus:
- 2019‑2021: Noel menjabat sebagai Wamenaker, sekaligus memegang kendali atas regulasi K3.
- 2020: Beberapa kontraktor mengajukan permohonan penyesuaian standar K3 yang kemudian disetujui secara cepat.
- 2022: Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan aliran dana tidak wajar ke rekening pribadi Noel.
- 2023: KPK menyerahkan berkas kasus ke Kejaksaan Agung, yang kemudian menuntut Noel dengan dua dakwaan.
Jika terbukti bersalah, Noel Ebenezer dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda yang besarnya dapat mencapai tiga kali nilai gratifikasi yang diterima, sesuai dengan Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi.
Reaksi publik beragam. Sebagian mengkritik lambatnya proses hukum, sementara kelompok anti‑korupsi menilai sidang ini sebagai langkah penting untuk menegakkan akuntabilitas pejabat publik.
Tim pembela menegaskan bahwa kliennya bersikeras tidak melakukan perbuatan pidana dan akan mengajukan upaya hukum lanjutan bila diperlukan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bukti dokumen, saksi, serta hasil audit KPK sudah cukup kuat untuk melanjutkan proses persidangan.
