FAO Peringatkan Penutupan Selat Hormuz Dapat Picu Krisis Harga Pangan Global dalam Setahun
FAO Peringatkan Penutupan Selat Hormuz Dapat Picu Krisis Harga Pangan Global dalam Setahun

FAO Peringatkan Penutupan Selat Hormuz Dapat Picu Krisis Harga Pangan Global dalam Setahun

Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengeluarkan peringatan serius pada 21 Mei 2026 bahwa penutupan Selat Hormuz dapat menimbulkan krisis harga pangan dunia yang signifikan dalam rentang enam hingga dua belas bulan ke depan.

Selat Hormuz merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, melaluinya mengalir lebih dari tiga perempat volume minyak dunia serta sejumlah besar komoditas pangan, khususnya gandum dan beras yang diangkut dari Timur Tengah ke pasar internasional.

Jika akses ke selat ini terganggu, konsekuensi yang diproyeksikan meliputi:

  • Peningkatan biaya transportasi laut karena harus memutar rute yang lebih panjang.
  • Penurunan pasokan gandum dan beras di negara-negara importir, terutama di kawasan Asia dan Afrika.
  • Kenaikan harga pangan pokok secara global, yang dapat memicu inflasi makanan di banyak negara berkembang.
  • Ketidakstabilan ekonomi dan sosial, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang sangat tergantung pada bahan pangan murah.

FAO menekankan bahwa dampak tersebut tidak akan terjadi secara mendadak, melainkan akan terasa secara bertahap selama enam hingga dua belas bulan setelah penutupan berlangsung. Dalam periode ini, pasar akan mengalami penyesuaian pasokan, namun ketidakpastian geopolitik dapat memperparah spekulasi harga.

Untuk mengurangi risiko, FAO menyarankan langkah-langkah berikut:

  1. Negara‑negara produsen dan konsumen memperkuat cadangan strategis gandum dan beras.
  2. Mengoptimalkan jalur transportasi alternatif, termasuk pelabuhan di Laut Merah dan Laut Tengah.
  3. Memperkuat koordinasi antar‑negara dalam forum perdagangan pangan internasional untuk menjaga kestabilan pasokan.
  4. Meningkatkan investasi pada infrastruktur pertanian domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Di Indonesia, pemerintah diperkirakan akan memantau perkembangan situasi ini secara ketat, mengingat negara masih mengimpor sebagian besar kebutuhan gandum dan beras. Kebijakan penyesuaian tarif impor serta upaya diversifikasi sumber pasokan menjadi prioritas untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga.