Frankenstein45.Com – 20 Mei 2026 | Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme Di Zaman Kita menyoroti dugaan keterlibatan PSN (Pasukan Keamanan Nasional) di Papua dalam praktik yang dianggap koloni modern. Rilis film ini menimbulkan gelombang perdebatan di kalangan militer dan publik.
Latar Belakang Film
Pembuat film mengklaim bahwa film tersebut mengungkap dinamika kekuasaan, eksploitasi sumber daya, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Mereka menekankan bahwa PSN berperan sebagai “pesta babi” yang memanfaatkan situasi demi kepentingan politik dan ekonomi.
Reaksi Jenderal Maruli Simanjuntak
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, secara tegas menanggapi film tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan dalam film belum memiliki bukti kuat dan menuntut klarifikasi lebih lanjut. Ia juga menyoroti bahwa film tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi militer.
Isu Pendanaan
Bagian paling kontroversial dari pernyataan Jenderal Maruli adalah pertanyaan mengenai sumber dana pembuatan film. Ia menanyakan, “Duitnya dari mana?” mengingat produksi film dokumenter biasanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berikut poin-poin utama yang diangkat:
- Apakah dana berasal dari lembaga swasta, donor internasional, atau pihak yang memiliki agenda politik?
- Apakah ada keterlibatan pihak militer atau aparat keamanan dalam pembiayaan?
- Transparansi penggunaan dana menjadi sorotan, mengingat potensi penyalahgunaan dana publik.
Implikasi Politik dan Sosial
Kontroversi ini menambah ketegangan antara pemerintah pusat, militer, dan kelompok aktivis Papua. Jika terbukti bahwa film didanai oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, hal ini dapat memperkuat narasi bahwa media digunakan sebagai alat propaganda. Sebaliknya, jika film tersebut memang independen, maka pertanyaan tentang transparansi dana tetap relevan demi menjaga kredibilitas karya jurnalistik.
Sejauh ini, produser film belum memberikan penjelasan resmi mengenai sumber pembiayaan. Sementara itu, Jenderal Maruli menegaskan bahwa Angkatan Darat akan terus memantau penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan, serta menuntut akuntabilitas penuh dari semua pihak yang terlibat.
