Frankenstein45.Com – 03 April 2026 | Setiap masa Lebaran, jalur lintas selatan Bali melalui gerbang perbatasan Gilimanuk menjadi titik rawan kemacetan yang berlarut. Pada tahun ini, kepadatan kendaraan mencapai rekor tertinggi, dengan antrian menumpuk hingga lebih dari 20 kilometer dan waktu tunggu rata-rata melebihi 10 jam. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi sektor pariwisata dan logistik di Pulau Dewata.
Menanggapi situasi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai NasDem, Sukri, menyampaikan dorongan kuat agar pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi jangka panjang. Dalam rapat komisi terkait, ia menekankan bahwa penanganan kemacetan di Gilimanuk tidak dapat diselesaikan hanya dengan penambahan armada lalu lintas atau pengaturan jadwal keberangkatan.
Sukri mengusulkan pembangunan pelabuhan baru di wilayah Bali Utara sebagai alternatif utama. Pelabuhan tersebut diharapkan dapat mengalihkan sebagian arus kendaraan, khususnya barang dan kendaraan komersial, dari jalur Gilimanuk ke rute laut yang lebih efisien.
- Pengurangan beban lalu lintas: Dengan adanya pelabuhan alternatif, volume kendaraan yang harus melewati gerbang Gilimanuk dapat berkurang signifikan.
- Peningkatan konektivitas regional: Pelabuhan baru akan memperkuat jaringan transportasi antara Pulau Jawa, Bali, dan wilayah timur Indonesia, membuka peluang perdagangan lintas pulau.
- Stimulus ekonomi lokal: Proyek pembangunan pelabuhan akan menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan sektor konstruksi dan jasa terkait di Bali Utara.
- Pengurangan emisi: Memindahkan sebagian transportasi ke jalur laut dapat menurunkan emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor di jalur darat.
Namun, usulan tersebut juga menghadapi tantangan, antara lain kebutuhan pendanaan besar, proses perizinan lingkungan, serta koordinasi antar lembaga pemerintah. DPR menekankan pentingnya studi kelayakan yang menyeluruh dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa pembangunan pelabuhan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir Bali Utara.
Ke depan, pemerintah diharapkan menyusun rencana aksi konkret, termasuk penyusunan regulasi, alokasi anggaran, serta timeline pelaksanaan. Jika terealisasi, pelabuhan alternatif dapat menjadi solusi strategis yang tidak hanya mengurangi kemacetan di Gilimanuk, tetapi juga memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata dan pusat logistik nasional.
