Frankenstein45.Com – 08 April 2026 | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menindak tegas pihak yang dianggap menghambat pelaksanaan aturan baru pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. Dalam rapat koordinasi, sang gubernur memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di kantor Samsat Soekarno‑Hatta.
Hasilnya, Kepala Samsat Soekarno‑Hatta langsung dinonaktifkan sementara, dengan alasan adanya indikasi pelanggaran prosedur yang dapat menunda penerapan kebijakan baru. Gubernur menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjamin kelancaran peluncuran tarif pajak yang lebih ringan bagi pemilik kendaraan.
Aturan baru tersebut, yang direncanakan mulai berlaku pada kuartal pertama 2024, bertujuan menurunkan beban pajak kendaraan pribadi sebesar 15‑20 persen, sekaligus menyederhanakan proses pembayaran melalui sistem digital terintegrasi.
- Investigasi internal terhadap praktik di Samsat Soekarno‑Hatta.
- Penonaktifan sementara kepala unit sebagai langkah pencegahan.
- Penguatan pengawasan melalui tim audit independen.
- Penerapan sistem pembayaran pajak online untuk mengurangi antrean.
Berbagai pihak menilai tindakan cepat gubernur sebagai sinyal komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi perpajakan kendaraan. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk biaya tahunan yang lebih terjangkau dan layanan yang lebih transparan.
