Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Samarinda – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) kembali menggelar aksi publik pada Kamis, 21 Mei 2026, dengan judul “Aksi 215”. Demonstrasi tersebut tidak hanya menuntut transparansi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur, melainkan juga menyampaikan dua tuntutan utama: gubernur Rudy Mas’ud harus menanggung biaya kursi pijat yang diduga menjadi beban keuangan publik, serta menghapus segala jejak keterlibatan adik sang gubernur dalam proyek‑proyek strategis daerah.
Serangkaian dugaan penyalahgunaan anggaran mulai mencuat sejak awal tahun ini. Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas, sementara renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur serta fasilitas pendukung lainnya menelan biaya hingga Rp 25 miliar. Selain itu, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) mendapat alokasi khusus untuk gaji‑gaji pejabat, yang menurut APMK belum dijabarkan secara terbuka.
Dokumen Laporan Diberikan ke Kejaksaan Tinggi Kaltim
Dalam aksi lanjutan, koordinator lapangan APMK, Erly Sopiansyah, menyerahkan sebuah dokumen berisi temuan lebih dari tiga puluh halaman kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, serta asistennya, Aspidsus Gusti Hamdani dan Asintel Abdul Muis. Dokumen tersebut memuat rangkuman data‑data berikut:
- Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang tidak melalui prosedur lelang terbuka.
- Renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan nilai total Rp 25 miliar, termasuk perabotan mewah seperti kursi pijat berteknologi tinggi.
- Alokasi dana TAGUPP yang tidak dijelaskan rincian penggunaannya, khususnya terkait gaji dan tunjangan pejabat.
- Indikasi keterlibatan adik gubernur dalam pengaturan beberapa proyek strategis, termasuk kontrak konstruksi dan pengelolaan sumber daya alam.
Supardi menyatakan laporan tersebut akan diproses secara resmi dan dipelajari lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa semua pihak yang terkait dapat mengajukan klarifikasi melalui unit intelijen Kejati.
Gubernur Rudy Mas’ud Ambil Sikap
Menanggapi sorotan publik, Gubernur Rudy Mas’ud melalui juru bicaranya mengumumkan bahwa ia akan menanggung seluruh biaya kursi pijat yang termasuk dalam paket renovasi rumah jabatan. Pernyataan tersebut diikuti dengan keputusan internal untuk menghapus nama adik Rudy dari semua dokumen proyek yang sedang berjalan. “Kami tidak ingin ada kesan nepotisme. Semua nama yang terlibat akan ditinjau kembali, dan bila ada yang tidak relevan, akan kami coret,” kata juru bicara gubernur dalam konferensi pers singkat.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya meredam kemarahan massa sekaligus menegaskan komitmen pemerintah provinsi terhadap akuntabilitas. Namun, aktivis APMK tetap menuntut penyelidikan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka berencana membawa laporan tersebut ke tingkat pusat dalam waktu dekat.
Reaksi Masyarakat dan Analisis Politik
Berbagai kalangan masyarakat menilai aksi APMK sebagai wujud kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. “Jika gubernur tidak bersedia mengungkapkan secara rinci, maka rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban,” ujar seorang warga Samarinda yang hadir dalam aksi. Di sisi lain, partai-partai politik di DPRD Kaltim mengusulkan pembentukan hak angket untuk menyelidiki lebih dalam dugaan penyimpangan anggaran.
Penghapusan nama adik gubernur dari proyek strategis menandai langkah pertama dalam upaya membersihkan citra pemerintahan. Namun, analis politik menegaskan bahwa langkah ini belum cukup tanpa adanya proses hukum yang transparan. “Penghapusan nama hanyalah simbolik jika tidak diikuti dengan penyelidikan mendalam dan sanksi yang tegas,” kata seorang pakar kebijakan publik.
Selanjutnya, APMK menyiapkan agenda aksi di KPK dan Kejagung, menuntut agar penyelidikan tidak berhenti di tingkat provinsi. Mereka berharap dokumen yang telah diserahkan ke Kejati menjadi dasar kuat untuk proses hukum yang lebih luas.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, pemerintah provinsi kini berada di bawah sorotan intens. Keputusan gubernur untuk menanggung biaya kursi pijat dan menghilangkan nama adik dari proyek dapat menjadi titik balik, namun keberlanjutan reformasi anggaran akan sangat bergantung pada hasil investigasi yang independen dan transparan.
Jika proses hukum berjalan sesuai harapan, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah akan pulih, sekaligus memberikan contoh bagi daerah lain dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
