Gubernur Papua Siapkan RSUD Biak Jadi Rujukan Utama Saireri
Gubernur Papua Siapkan RSUD Biak Jadi Rujukan Utama Saireri

Gubernur Papua Siapkan RSUD Biak Jadi Rujukan Utama Saireri

Frankenstein45.Com – 25 Mei 2026 | Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengumumkan rencana strategis untuk menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor sebagai pusat rujukan utama layanan kesehatan di wilayah Saireri. Inisiatif ini bertujuan memperkuat jaringan kesehatan bagi warga yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Keerom.

RSUD Biak Numfor saat ini telah dilengkapi dengan fasilitas dasar, namun masih terbatas dalam layanan spesialis. Pemerintah provinsi berencana menambah unit-unit kritis seperti unit perawatan intensif (ICU), ruang operasi modern, serta laboratorium diagnostik lengkap. Selain itu, tenaga medis spesialis akan direkrut dari luar provinsi dan diberikan insentif untuk mempercepat proses integrasi.

Langkah-langkah utama yang akan dilaksanakan meliputi:

  • Peningkatan infrastruktur fisik RSUD, termasuk pembangunan gedung baru seluas 2.500 meter persegi.
  • Penyediaan peralatan medis canggih, seperti mesin MRI, CT‑Scan, dan ventilator terbaru.
  • Rekrutmen dokter spesialis, perawat terlatih, dan tenaga pendukung lainnya.
  • Penyusunan prosedur rujukan yang terstandarisasi bagi rumah sakit puskesmas di seluruh kabupaten Saireri.
  • Pelatihan berkelanjutan bagi staf medis untuk meningkatkan kualitas layanan.

Target akhir dari program ini adalah agar RSUD Biak Numfor dapat melayani setidaknya 70 % kasus medis yang sebelumnya harus dirujuk ke rumah sakit di luar provinsi, sehingga mengurangi beban biaya transportasi dan menurunkan angka kematian akibat keterlambatan penanganan.

Gubernur Fakhiri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga donor, dan sektor swasta dalam mewujudkan visi ini. “Kesehatan adalah hak dasar setiap warga Papua. Dengan menjadikan RSUD Biak sebagai pusat rujukan utama, kami berharap dapat menjawab kebutuhan medis yang selama ini terabaikan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jayapura.

Implementasi program diperkirakan selesai dalam dua tahun ke depan, dengan evaluasi tahunan untuk menilai pencapaian target dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan.