Frankenstein45.Com – 22 Mei 2026 | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan penolakan terhadap sejumlah proyek yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dianggap tidak realistis dan mengandung potensi mark‑up anggaran.
- Proyek yang ditolak meliputi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil dengan estimasi biaya yang jauh di atas standar nasional.
- Rencana renovasi gedung pemerintahan yang dinilai memiliki rincian anggaran tidak transparan.
- Pengadaan barang dan jasa yang dinyatakan tidak melalui proses lelang yang kompetitif.
Bobby menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap pengeluaran publik. Ia menginstruksikan timnya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua proposal yang masih dalam tahap perencanaan.
Selain itu, Gubernur Sumut juga mengingatkan bahwa setiap OPD wajib menyusun usulan yang berbasis data faktual, memperhitungkan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat, dan menghindari praktik korupsi atau kolusi.
Langkah selanjutnya, menurut kantor Gubernur, akan melibatkan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan semua proyek yang disetujui memenuhi standar yang ketat.
