Frankenstein45.Com – 04 Mei 2026 | Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa penentuan ambang batas kursi di parlemen harus melalui proses dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta didukung oleh kajian mendalam.
- Kondisi demografis dan geografis Indonesia yang sangat beragam.
- Jumlah total kursi DPR yang tersedia.
- Distribusi suara pada pemilu sebelumnya.
- Potensi fragmentasi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Hasto mengajak semua pihak—dari partai politik, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil—untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka. Ia menegaskan bahwa proses tersebut harus transparan dan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Selain itu, Hasto menyoroti perlunya kajian komparatif dengan praktik di negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan ambang batas yang efektif. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan insight tentang mekanisme penghitungan suara, alokasi kursi, serta dampaknya terhadap dinamika koalisi pemerintahan.
Dengan pendekatan dialog dan kajian, Hasto berharap Indonesia dapat menemukan ambang batas yang tidak hanya meningkatkan kualitas legislasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokratis.
