Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia Dilakukan Bertahap Hingga Akhir 2026, Penyediaan Storage Jadi Fokus
Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia Dilakukan Bertahap Hingga Akhir 2026, Penyediaan Storage Jadi Fokus

Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia Dilakukan Bertahap Hingga Akhir 2026, Penyediaan Storage Jadi Fokus

Frankenstein45.Com – 24 April 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan rencana impor minyak mentah sebesar 150 juta barel dari Rusia akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin pasokan energi nasional sekaligus menyesuaikan dengan kapasitas penyimpanan yang tersedia.

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi keputusan tersebut antara lain:

  • Menanggapi dinamika geopolitik dan sanksi internasional yang memengaruhi aliran minyak dari negara‑negara tradisional.
  • Memanfaatkan harga minyak Rusia yang relatif kompetitif dalam jangka menengah.
  • Meningkatkan diversifikasi sumber impor untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah.

Untuk mengoptimalkan proses impor, ESDM menyusun jadwal pengiriman yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan strategis dan komersial. Berikut perkiraan alokasi volume impor tiap tahun:

Tahun Volume Impor (juta barel)
2023 10
2024 30
2025 55
2026 55

Penjadwalan bertahap ini mempertimbangkan ketersediaan fasilitas penyimpanan strategis, termasuk Strategic Petroleum Reserve (SPR) dengan kapasitas sekitar 5,2 juta barel, serta gudang komersial milik perusahaan migas. ESDM menekankan pentingnya koordinasi dengan operator pelabuhan, perusahaan logistik, dan pihak regulator untuk menghindari bottleneck pada rantai pasokan.

Dampak terhadap pasar domestik diperkirakan akan bersifat moderat. Dengan aliran minyak tambahan, pasokan dalam negeri diharapkan cukup untuk memenuhi permintaan listrik, transportasi, dan industri, sehingga menstabilkan harga bahan bakar di dalam negeri.

Secara keseluruhan, strategi impor bertahap ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola keamanan energi sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan realitas infrastruktur penyimpanan yang ada.